HMI sebut "Senturi" di depan Presiden Jokowi
5 Oktober 2018 18:51 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) dan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) R Saddam Al Jihad menghadiri Sekolah Pimpinan Himpunan Mahasiwa Islam (Sepim HMI) Tahun 2018 di Istana Bogor, Jabar, Jumat (5/10/2018). (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)
Bogor (ANTARA News) - Himpunan Mahasiswa Indonesia menyebut "sembilan tuntutan rakyat Indonesia atau Senturi" di depan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
"Ada sebuah gagasan yang kemudian dalam pengantar ini akan saya sampaikan kepada Presiden. Kita menyebutnya ini Senturi, sembilan tuntutan Rakyat Indonesia, sebuah gagasan yang kita kaji bersama-sama di HMI," kata Ketua HMI Respiratori Saddam Al-Jihad di depan Presiden yang akan menjadi pembicara kunci (Keynote Speech) pada Sekolah Pimpinan Himpunan Mahasiwa Islam (Sepim HMI) Tahun 2018 di Istana Bogor, Jumat.
R Saddam menyebut sembilan tuntutan rakyat itu adalah, pertama membuka ruang publik seluas-luasnya, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melibatkan stakeholder dan menekankan Indonesia tidak berhutang kepada IMF dan World Bank.
"Sebuah gagasan besar untuk kemudian bangsa ini tidak lagi berhutang budi kepada IMF dan World Bank. Kita menjadi bangsa dengan kedaulatan ekonominya harus kita bangkitkan bersama-sama," katanya.
Kedua adalah membangun kembali penguatan reformasi sistem keamanan untuk dapat menangkal radikalisme dan terorisme, lanjut R Saddam.
"Sebuah gagasan besar bahwa ada hal yang penting dari reformasi sistem keamanan adalah penaggulangan radikalisme dan terorisme itu tentunya harus bekerjasma stakeholder negara dan stakeholder bangsa," ungkapnya.
Ketiga, kata R Saddam, menelaah kembali kebijakan terkait perkembangan tenaga kerja asing, agar dapat penyeimbangan antara tenaga kerja asing dengan peran tenaga kerja lokal di Indonesia.
Keempat, menekankan kepada pemerintah dalam penguatan kedualatan energi terhadap perusahaan asing di Indonesia.
Kelima, menekankan terciptanya "holding" pangan Indonesia agar kedaulatan pangan tetap terjaga demi keberlanjutan pangan Indonesia.
Keenam, menekankan pemerintah dalam transparansi hukum dan HAM, baik itu di KPK, kejaksaan, kepolisian, dan lainnya demi menjaga marwah negara Republik Indonesia.
Ketujuh, penguatan pemerataan pendidikan demi meningkatkan sumber daya manusia demi mewujudkan "charakter building" (pembangunan karakter).
"Sebuah gagasan bersama yang kemudian bapak Presiden elaborasi dengan revolusi mental. Kita sangat bersepakat untuk kemudian kita membangun bangsa ini dari pendidikan," kata R Saddam.
Kedelapan, menekanakan transparansi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.
Kesembilan mendorong terciptanya "open goverment" untuk keterbukaan informsi publik di setiap instansi pemerintah dan instansi politik.
"Yang terakhir saya pribadi menambahkan sebuah gagasan yang besar, yang ingin diciptakan oleh HMI 'youth goverment' pemerintahan pemuda," katanya.
Saddam menjelaskan bahwa gagasan ini untuk keberlanjutan bangsa dalam menantang anak-anak muda berkontribusi aktif dan positif demi keberlanjutan bangsa dan negaranya ke depan.
Saddam juga menyampaikan hal yang luar biasa karena HMI dan Presiden Jokowi bisa dalam satu ruangan untuk membangun gagasana dan visi kebangsaan yang jelas.
"Sebuah gagasan itu tidak bisa kita elakan harus kita elaborasikan dengan nilai-nilai kritis, nalar kritis HMI," katanya.
Dalam acara ini, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, juga hadir Walikota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Nurhayanti serta para pmimpian HMI.
"Ada sebuah gagasan yang kemudian dalam pengantar ini akan saya sampaikan kepada Presiden. Kita menyebutnya ini Senturi, sembilan tuntutan Rakyat Indonesia, sebuah gagasan yang kita kaji bersama-sama di HMI," kata Ketua HMI Respiratori Saddam Al-Jihad di depan Presiden yang akan menjadi pembicara kunci (Keynote Speech) pada Sekolah Pimpinan Himpunan Mahasiwa Islam (Sepim HMI) Tahun 2018 di Istana Bogor, Jumat.
R Saddam menyebut sembilan tuntutan rakyat itu adalah, pertama membuka ruang publik seluas-luasnya, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melibatkan stakeholder dan menekankan Indonesia tidak berhutang kepada IMF dan World Bank.
"Sebuah gagasan besar untuk kemudian bangsa ini tidak lagi berhutang budi kepada IMF dan World Bank. Kita menjadi bangsa dengan kedaulatan ekonominya harus kita bangkitkan bersama-sama," katanya.
Kedua adalah membangun kembali penguatan reformasi sistem keamanan untuk dapat menangkal radikalisme dan terorisme, lanjut R Saddam.
"Sebuah gagasan besar bahwa ada hal yang penting dari reformasi sistem keamanan adalah penaggulangan radikalisme dan terorisme itu tentunya harus bekerjasma stakeholder negara dan stakeholder bangsa," ungkapnya.
Ketiga, kata R Saddam, menelaah kembali kebijakan terkait perkembangan tenaga kerja asing, agar dapat penyeimbangan antara tenaga kerja asing dengan peran tenaga kerja lokal di Indonesia.
Keempat, menekankan kepada pemerintah dalam penguatan kedualatan energi terhadap perusahaan asing di Indonesia.
Kelima, menekankan terciptanya "holding" pangan Indonesia agar kedaulatan pangan tetap terjaga demi keberlanjutan pangan Indonesia.
Keenam, menekankan pemerintah dalam transparansi hukum dan HAM, baik itu di KPK, kejaksaan, kepolisian, dan lainnya demi menjaga marwah negara Republik Indonesia.
Ketujuh, penguatan pemerataan pendidikan demi meningkatkan sumber daya manusia demi mewujudkan "charakter building" (pembangunan karakter).
"Sebuah gagasan bersama yang kemudian bapak Presiden elaborasi dengan revolusi mental. Kita sangat bersepakat untuk kemudian kita membangun bangsa ini dari pendidikan," kata R Saddam.
Kedelapan, menekanakan transparansi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.
Kesembilan mendorong terciptanya "open goverment" untuk keterbukaan informsi publik di setiap instansi pemerintah dan instansi politik.
"Yang terakhir saya pribadi menambahkan sebuah gagasan yang besar, yang ingin diciptakan oleh HMI 'youth goverment' pemerintahan pemuda," katanya.
Saddam menjelaskan bahwa gagasan ini untuk keberlanjutan bangsa dalam menantang anak-anak muda berkontribusi aktif dan positif demi keberlanjutan bangsa dan negaranya ke depan.
Saddam juga menyampaikan hal yang luar biasa karena HMI dan Presiden Jokowi bisa dalam satu ruangan untuk membangun gagasana dan visi kebangsaan yang jelas.
"Sebuah gagasan itu tidak bisa kita elakan harus kita elaborasikan dengan nilai-nilai kritis, nalar kritis HMI," katanya.
Dalam acara ini, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, juga hadir Walikota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Nurhayanti serta para pmimpian HMI.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
Tags: