Jakarta, (ANTARA News) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengingatkan pemerintah agar mengembangkan pendidikan vokasi dalam rangka mengantisipasi era digital pada zaman sekarang dan yang akan datang.

"Kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam hal penguasaan teknologi dan kompetensi yang memadai menjadi kunci keberhasilan untuk bertahan di era ini," kata Peneliti CIPS Imelda Freddy di Jakarta, Kamis.

Menurut Imelda, langkah pemerintah menambahkan jurusan-jurusan baru seperti virtual reality, 3D printing, design communication visual, e-commerce adalah langkah yang sudah tepat.

Ke depan, ujar dia, profesi-profesi dalam bidang inilah yang akan memiliki kesempatan lebih luas untuk ditekuni. Ada beberapa alasan mengapa keahlian di sektor itu perlu dikembangkan.

"Pertama, saat ini industri perbankan, kedokteran, security dan lain-lain semuanya akan mulai beralih mengikuti tren digital/komputerisasi yang dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan cepat. Didukung dengan infrastruktur yang sudah berkembang maka pekerja yang memiliki skill dalam dunia digital, teknologi, e-commerce akan semakin dicari," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa selain dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, profesi di sektor ini juga dapat menciptakan pengusaha-pengusaha mandiri, dalam artian pekerja dengan skill ini bisa menjadi wirausahawan.

Hal tersebut, lanjut Imelda, karena mereka bisa bekerja tanpa terikat dengan perusahaan dan bisa bekerja dari mana saja, termasuk dari rumah, karena tidak memerlukan kantor fisik, sehingga fenomena ini akan memunculkan unit-unit usaha yang lebih mandiri.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari menginginkan pemerintah dapat lebih cepat merespons perkembangan ekonomi digital untuk menyelaraskan dengan konsep revolusi industri 4.0 yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.

"Gojek, Bukalapak dan lain-lain sudah mendahului apa yang direncanakan pemerintah," kata Eva Kusuma Sundari dalam diskusi di Jakarta, Rabu (12/9).

Menurut dia, berbagai hal yang dilakukan oleh pelaku usaha swasta Indonesia itu dapat dikatakan "menyelamatkan muka Indonesia" agar tidak ketinggalan di bidang teknologi.

Hal tersebut, lanjut politisi PDIP itu, karena untuk saat ini pemerintah dinilai masih belum terlalu siap untuk menyiapkan platform terkait dengan ekonomi digital menuju revolusi 4.0 itu.

Untuk itu, ia juga mengajak agar pihak yang telah mendukung revolusi industri 4.0 di Nusantara agar dapat didorong untuk berekspansi atau memperluas pasar.

Eva juga menginginkan agar berbagai kebijakan yang telah dan akan dibuat pemerintah jangan sampai membebani pelaku bisnis digital domestik.
Baca juga: Indonesia dorong kerja sama pendidikan vokasi dengan Jepang
Baca juga: Menengok kesuksesan pendidikan kejuruan di Singapura