Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyatakan akan merancang agar kader PKK bisa dilibatkan dalam rangka mengatasi gizi buruk dan Stunting.

"Ini akan menjadi beban masa depan bangsa Indonesia kita, karena pertarungan ke depan, persaingan, kompetisi, itu ditentukan bukan oleh kekayaan sumber daya alam, tapi oleh sumber daya manusia. Saya titip (kepada Ibu PKK)," kata Presiden saat pidato Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-46 dan Peresmian Pembukaan Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2018. di Jakarta, Selasa.

Kepala Negara mengatakan bahwa saat ini Indonesia masih memiliki masalah besar, yaitu gizi buruk dan stunting (kerdil).

"Jangan sampai ada di wilayah kita, baik kabupaten, provinsi, desa, ada yang namanya gizi buruk sehingga menyebabkan Stunting," kata Presiden saat mengundang dua kader PKK maju ke depan.

Dua kader PKK yang maju adalah Lina dari Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan Hasbah dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Presiden sempat bertanya tugas dari kedua kader PKK yang juga sebagai petugas Posyandu ini. Hasbah menyakinkan bahwa daerahnya tidak terjadi gizi buruk.

"Di daerah saya tidak terjadi gizi buruk pak, tapi saya ngak tahu daerah lainnya," ungkap Hasbah yang mengaku baru sekali ke Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Hasbah meminta kepada Presiden untuk diangkat menjadi pegawai negeri karena dirinya bertahun-tahun jadi guru honorer hingga saat ini belum diangkat jadi PNS.

Atas permintaan ini Presiden tidak memberikan jawaban dan hanya melayani kedua kader PKK ini foto bersama.

Pada acara Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-46 ini dihadiri juga oleh Presiden RI ke-5 yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan anggota OASE KK.