Menurut dia, kalau tidak menjadi bencana nasional pun, orang-orang juga sudah tahu bahwa di sana ada bencana bahkan kalau lambat menanganinya, maka suasan trauma akan menjalar ke tempat-tempat wisata di Indonesia.
Dia menilai pemerintah tidak punya alasan untuk tidak menetapkan proses penanganan gempa dan tsunami di Palu dan Donggala sebagai bencana nasional apabila alasannya karena menghambat sektor pariwisata, itu tidak tepat.
"Kalau kita tidak mampu, kenapa harus malu. Kita juga biasa membantu negara lain yang terkena musibah namun tidak mampu menanganinya. Ini konsekuensi berhubungan dan bekerja sama dengan negara-negara di dunia," ujarnya.
Jazuli mengakui pihaknya akan menjalin komunikasi dengan para politikus lintas fraksi di DPR RI terkait status bencana nasional karena dengan status bencana nasional diharapkan bantuan bisa maksimal diberikan kepada masyarakat Palu dan Donggala.
Tujuannya, menurut dia, agar teratasi semua persoalan yang menimpa masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya korban jiwa yang jumlahnya mencapai ratusan orang.*
Baca juga: Pemerintah tidak tetapkan gempa-tsunami Palu bencana nasional
Baca juga: Ibas minta pemerintah buat regulasi mitigasi bencana nasional