Jakarta (ANTARA News) - Pemilu presiden sejatinya adalah memilih pemimpin nasional untuk memimpin bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan yang sasarannya adalah bagaimana mensejahterakan rakyat serta membangun bangsa dan negara.

"Proses pemilu presiden akan berbanding lurus dengan pemimpin yang terpilih," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Karding, pada diskusi "Menjaga Kebhinekaan dalam Kampanye Pilpres" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Karding, proses pemilu presiden sejatinya berjalan secara demokratis dan memenuhi kaidah pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasis, serta jujur dan adil, (luber dan jurdil) sehingga sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan visioner.

Sebaliknya, kalau proses pemilu presiden banyak diwarnai oleh serangan-serangan berita-berita hoaks, ujaran kebencian, pernyataan nyinyir, hingga kampanye negatif, maka pemimpin nasional yang terpilih juga tidak baik, dan bahkan persatuan Indonesia dapat menjadi rusak. "Karena proses pemilu presidennya berjalan tidak baik," katanya.

Sekretaris jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan, munculnya berita-berita hoaks dan ujaran kebencian, karena pilihan politik yang diekspresikan secara berlebihan. "Berita-berita hoaks dan ujaran kebencian adalah pernyataan-pernyataan yang tanpa data dan jauh dari kebenaran. Ini dapat merusak persatuan bangsa," katanya.

Karding menegaskan, pemilu presiden harus dilihat secara positif sebagai ajang edukasi politik untuk memberikan bekal pengetahuan proses demokrasi kepada masyarakat. Karding menambahkan, TKN Jokowi-Ma'ruf selalu menegaskan kepada anggota TKN untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan yang positif dan pernyataan-pernyataan dengan tone positif.

"Banyak pernyataan positif yang bisa disampaikan, misalnya soal visi dan misi pasangan capres-cawapres," katanya.