Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar pelatihan pembuatan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dalam bentuk dokumen elektronik di ruang pola Kantor Wali Kota Jakpus.

Kegiatan tersebut dalam rangka menidaklajuti Peraturan Menteri Keuangan RI Nomer 9/PMK.03/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.

"Jangan sampai tidak menyampaikan laporan karena akan ada denda atau sanksi sebanyak dua persen per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran," kata Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Kas Bank dan Akuntasi Suku Badan Pengelola Keuangan Jakpus, Asep Erwin Djuanda di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Penyampaian SPT 80,13 persen secara elektronik

Asep melanjutkan Peraturan Menteri Keuangan mewajibkan pajak harus menyampaikan pajaknya terhitung 20 hari setelah bulan berakhir.

Kegiatan ini bertujuan agar 199 bendahara di tiap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) tingkat kota hingga kelurahan yang mengikuti pelatihan ini tahu akan tugas dan kewajibannya.

"Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/UKPD, dengan pelatihan ini sudah bisa menyampaikan laporan secara mandiri dan kami bisa langsung memonitor dan mengawasi untuk melihat kepatuhan dalam penyampaian laporan pajak," katanya.

Baca juga: DJP: WP telat lapor SPT sanksi