Tangerang Selatan (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyerahkan 10.000 sertifikat tanah untuk warga Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Jumlah 10.000 sertifikat tanah itu terdiri atas 5.000 sertifikat hak milik atas tanah warga Kota Tangerang Selatan dan 5.000 lainnya untuk warga Kabupaten Tangerang.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengungkapkan alasan pemerintah mempercepat sertifikasi tanah di Indonesia.

"Sertifikasi kita pecepat karena setiap saya pergi ke desa, kabupaten, provinsi, banyak sekali sengketa atau konflik tanah karena rakyat tidak pegang tanda bukti hukum kepemilikan tanah berupa sertifikat," kata Jokowi.

Menurur dia, kalau rakyat pegang sertifikat tanah maka tidak akan ada lagi yang berani mengganggu. " Kalau belum sertifikat masih bisa disengketakan," katanya.

Ia menyebutkan pada 2015 ada 126 juta bidang tanah rakyat yang harus bersertifikat. Namun, saat ini yang bersertifikat baru 46 juta bidang atau masih ada 80 juta yang belum bersertifikat.

"Dulu dalam setahun BPN hanya mengeluarkan 500.000-600.000 sertifikat, kalau kecepatannya seperti itu maka butuh 150 tahun untuk menyelesaikan, padahal sengketa tanah makin banyak, " katanya.

Berdasar alasan itu, Presiden meminta sertifikasi tanah dipercepat. Pada tahun 2017 sudah diserahkan 5 juta sertifikat, pada 2018 diserahkan 7 juta sertifikat dan tahun 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat.

Menurut Presiden, sertifikat tanah merupakan hak rakyat sebagai bukti kepemilikan tanah sehingga diharapkan tidak ada sengketa tanah di masa mendatang.

Dalam kesempatan itu, Presiden meminta kepada warga yang sudah memiliki sertifikat tanah untuk menjaga dan merawat sertifikat yang sudah dimiliki.

"Mohon diplastiki, simpan di lemari, fotokopi dulu sebelumnya agar kalau hilang gampang ngurusnya, " katanya.

Kalau mau "disekolahkan", Presiden Jokowi meminta agar warga melakukan kalkulasi dengan teliti sehingga tidak bermasalah di kemudian hari.

"Kalau mau pinjam ke bank dengan agunan sertifikaat, tolong dihitung betul, kalau bisa ngangsur silakan," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan jika sudah memperoleh pinjaman dari bank supaya menggunakan seluruh pinjaman yang diperoleh untuk modal usaha atau investasi.

"Setiap untung ditabung, nanti kalau sudah cukup silakan untuk keperluan lain," katanya.