"Kalau kita cermati komposisi rakyat Indonesia saat ini adalah, 40 persen menengah ke bawah, 40 persen menengah, serta 20 persen kelas atas," kata Mukhammad Misbakhun pada diskusi "RAPBN 2019 dan Tantangan Pembangunan Nasional" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Menurut Misbakhun, masyarakat kelas menengah yang jumlahnya sekitar 40 persen ini sudah mandiri dan sangat peduli dengan berbagai kebijakan Pemerintah. Kemudian, sekitar 40 persen masyarakat kelas bawah, menurut Misbakhun, yang menjadi sasaran Pemerintah untuk dilakukan perbaikan statusnya.
Pada kesempatan tersebut, Misbakhun menyampaikan program-propgram Pemerintah di bidang sosial untuk membantu masyarakat miskin. Menurut dia, peserta jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pesertanya sudah mencapai 198 juta jiwa. "Jamkesnas, memberikan jaminan kesehatan untuk WNI yang menjadi peserta BPJS," katanya.
Misbakhun menambahkan, dari 198 juta jiwa peserta BPJS, sebanyak 96 juta jiwa di antaranya penerima bantuan iuran atau bebas dari pembayaran iuran. "Program Jamkesnas ini sangat berpihak kepada masyarakat kecil untuk mendapat pelayanan kesehatan murah," katanya.
Kemudian Program Keluarga Harapan (PKH), menurut dia, penerima PKH yaitu masyarakat berkategori miskin, pesertanya tetap 10 juta jiwa, tetapi nilai pertanggungan dinaikkan 100 persen, dari Rp1,8 juta per tiga bulan pada APBN 2018, diusulkan menerikma Rp3,2 juta per tiga bulan pada RAPBN 2019.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, RAPBN 2019 secara keseluruhan, dalam nota keuangan volumenya Rp2347,689 triliun. "RAPBN ini masih dibahas oleh DPR dan Pemerintah. Nanti finalnya berapa, akan dibahas bersama," katanya.
Baca juga: Misbakhun siap bantu pemerintah wujudkan APBN kredibel