Kapolri: Deklarasi kampanye damai perlu diperbanyak
24 September 2018 15:20 WIB
Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan mrlakukan konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9). (Dyah Dwi)
Jakarta (ANTARA News) - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan deklrasi kampanye damai perlu diperbanyak untuk meminimalkan gangguan keamanan selama masa kampanye Pemilu 2019 yang berlangsung selama tujuh bulan.
"Lakukan langkah pencegahan misalnya dengan membuat deklarasi damai sebanyak-banyaknya sampai ke desa-desa untuk menjadi cooling system, kebersamaan kita harus diangkat," kata Tito Karnavian di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin.
Ia mengimbau agar mobilisasi massa yang bersifat provokatif dan bisa memicu konflik dihindari saat parade kampanye di lapangan dan melibatkan banyak massa.
"Kampanye hitam, kampanye-kampanye yang tidak benar, mengandung unsur pidana, kami akan tindak tegas," tutur Tito Karnavian.
Langkah antisipasi dengan melakukan video conference bersama para pemangku kepentingan di daerah pun dilakukan karena keberhasilan pemilu berdasarkan pengalaman sebelumnya adalah sinergitas semua elemen yang terkait.
Penyelenggaraan Pemilu disebut Kapolri melibatkan jaringan, yakni KPU dan jaringannya di daerah, begitu pun Bawaslu serta Polri dan TNI.
Dalam rapat koordinasi itu, pemangku kepentingan di daerah diminta mengidentifikasi potensi kerawanan di daerah masing-masing yang tidak sama satu daerah dengan daerah lain.
"Itu tidak bisa digeneralisir secara umum, tetapi nanti akan dijabarkan oleh wilayah dan kami akan pantau terus," kata dia.
Ia menekankan kontestasi Pemilu 2019 hanya berlangsung sebentar, sementara masyarakat Indonesia sebagai bangsa harus terus bersatu.
Baca juga: Masyarakat diimbau jaga situasi damai jelang Pemilu
Baca juga: Pemangku kepentingan di daerah diberi arahan soal pengamanan pemilu
"Lakukan langkah pencegahan misalnya dengan membuat deklarasi damai sebanyak-banyaknya sampai ke desa-desa untuk menjadi cooling system, kebersamaan kita harus diangkat," kata Tito Karnavian di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin.
Ia mengimbau agar mobilisasi massa yang bersifat provokatif dan bisa memicu konflik dihindari saat parade kampanye di lapangan dan melibatkan banyak massa.
"Kampanye hitam, kampanye-kampanye yang tidak benar, mengandung unsur pidana, kami akan tindak tegas," tutur Tito Karnavian.
Langkah antisipasi dengan melakukan video conference bersama para pemangku kepentingan di daerah pun dilakukan karena keberhasilan pemilu berdasarkan pengalaman sebelumnya adalah sinergitas semua elemen yang terkait.
Penyelenggaraan Pemilu disebut Kapolri melibatkan jaringan, yakni KPU dan jaringannya di daerah, begitu pun Bawaslu serta Polri dan TNI.
Dalam rapat koordinasi itu, pemangku kepentingan di daerah diminta mengidentifikasi potensi kerawanan di daerah masing-masing yang tidak sama satu daerah dengan daerah lain.
"Itu tidak bisa digeneralisir secara umum, tetapi nanti akan dijabarkan oleh wilayah dan kami akan pantau terus," kata dia.
Ia menekankan kontestasi Pemilu 2019 hanya berlangsung sebentar, sementara masyarakat Indonesia sebagai bangsa harus terus bersatu.
Baca juga: Masyarakat diimbau jaga situasi damai jelang Pemilu
Baca juga: Pemangku kepentingan di daerah diberi arahan soal pengamanan pemilu
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
Tags: