Honorer K2 Cirebon menolak penerimaan CPNS umum
19 September 2018 23:16 WIB
Massa aksi yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Honorer (PGH) melakukan 'long march' menuju Kantor Bupati Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/9/2018). Aksi yang diikuti 4.000 guru honorer tersebut menuntut pengangkatan pegawai honorer K2 menjadi CPNS tanpa syarat. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya/foc.
Cirebon (ANTARA News) - Sekitar seratus pegawai honorer kategori 2 (K2) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menolak adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil umum karena menganggap merekalah yang berhak menjadi CPNS.
"Kita tuntut dan berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon menolak adanya formasi umum dari pusat," kata Koordinator Honorer K2 Cirebon Wandi saat melakukan aksi di depan kantor bupati setempat di Cirebon, Rabu.
Menurut Wandi, dengan adanya pembukaan CPNS umum, maka kesempatan mereka yang sudah lama mengabdi di Kabupaten Cirebon akan sia-sia.
Apalagi pemerintah pusat juga memberikan syarat bagi honorer K2 yang bisa mendaftar CPNS harus berusia di bawah 35 tahun. "Ini sangat tidak adil," katanya.
"Saya harap Bupati Cirebon secepatnya meminta kepada Presiden untuk segera menyelesaikan honorer K2 menjadi CPNS. Jangan malah membuka CPNS umum," ujarnya.
Wandi mengatakan sembari menunggu regulasi dari pusat terkait penyelesaian honorer K2 secara nasional menjadi CPNS, pemerintah daerah harus mempertimbangkan kesejahteraan yang layak atau upah yang layak minimal kabupaten kepada honorer K2.
"Perhatikan upah kami Pak Bupati, kami sebulan hanya menerima Rp300 ribu. Kami sudah mengabdi puluhan tahun, tolong perjuangkan nasib kami Pak Bupati," ujarnya.
Pada Rabu seratusan honorer K2 dari beberapa instansi mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kantor Bupati Cirebon dan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon.
Kedatangan mereka untuk menagih janji Bupati Cirebon yang pernah berucap bahwa Kabupaten Cirebon tidak akan membuka atau CPNS umum.
Baca juga: Ada 2.919 formasi CPNS di DKI
Baca juga: Warga nilai pembuatan SKCK 2018 lebih efisien
Baca juga: Ribuan guru honorer Sukabumi mogok mengajar
"Kita tuntut dan berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon menolak adanya formasi umum dari pusat," kata Koordinator Honorer K2 Cirebon Wandi saat melakukan aksi di depan kantor bupati setempat di Cirebon, Rabu.
Menurut Wandi, dengan adanya pembukaan CPNS umum, maka kesempatan mereka yang sudah lama mengabdi di Kabupaten Cirebon akan sia-sia.
Apalagi pemerintah pusat juga memberikan syarat bagi honorer K2 yang bisa mendaftar CPNS harus berusia di bawah 35 tahun. "Ini sangat tidak adil," katanya.
"Saya harap Bupati Cirebon secepatnya meminta kepada Presiden untuk segera menyelesaikan honorer K2 menjadi CPNS. Jangan malah membuka CPNS umum," ujarnya.
Wandi mengatakan sembari menunggu regulasi dari pusat terkait penyelesaian honorer K2 secara nasional menjadi CPNS, pemerintah daerah harus mempertimbangkan kesejahteraan yang layak atau upah yang layak minimal kabupaten kepada honorer K2.
"Perhatikan upah kami Pak Bupati, kami sebulan hanya menerima Rp300 ribu. Kami sudah mengabdi puluhan tahun, tolong perjuangkan nasib kami Pak Bupati," ujarnya.
Pada Rabu seratusan honorer K2 dari beberapa instansi mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kantor Bupati Cirebon dan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon.
Kedatangan mereka untuk menagih janji Bupati Cirebon yang pernah berucap bahwa Kabupaten Cirebon tidak akan membuka atau CPNS umum.
Baca juga: Ada 2.919 formasi CPNS di DKI
Baca juga: Warga nilai pembuatan SKCK 2018 lebih efisien
Baca juga: Ribuan guru honorer Sukabumi mogok mengajar
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018
Tags: