PAN minta Ma'ruf mundur sebagai Ketua Umum MUI
19 September 2018 17:05 WIB
Arsip Konferensi Pers Fraksi PAN Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto memberikan keterangan pers terkait revisi UU KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/2/2016). Dalam keterangannya, Fraksi PAN mendesak DPR dan pemerintah untuk menarik revisi UU KPK dari Prolegnas Prioritas 2016 guna menghentikan kegaduhan yang tidak kunjung selesai. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP PAN Yandri Susanto meminta Ma'ruf Amin mundur sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena yang bersangkutan saat ini sedang berkonsentrasi sebagai bakal calon wakil presiden dan tidak elok masih mempertahankan posisi di MUI.
"Selama ini posisi Ketua Umum MUI belum pernah terlibat dalam politik praktis atau politik secara langsung," kata Yandri di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu.
Menurut dia usulan PAN itu berasal dari suara ulama dan masyarakat di bawah agar Ma'ruf melepaskan jabatannya di MUI.
Menurut Yandri, pernyataan Ma’ruf yang tidak akan mundur sebagai Ketua MUI sampai dilantik menjadi wapres itu tidak elok disampaikan ke publik.
Pernyataan itu menurut Yandri, seolah-olah hanya Ma'ruf yang mampu menjalankan roda organisasi di MUI dan tidak ada yang lain.
Dia meyakini masih banyak ulama-ulama yang mampu menggantikan Ma’ruf untuk menjalankan organisasi MUI karena organisasi tersebut tidak hanya merepresentasikan satu ormas namun banyak ormas Islam di dalamnya.
"Saya yakin masih banyak ulama-ulama yang mampu menjalankan roda kegiatan MUI, seandainya Ma’ruf Amin mengundurkan diri sebagai Ketua Umum MUI," ujarnya.
Dia menilai jangan sampai MUI sebagai organisasi terseret-seret dalam politik praktis dan tidak tersandera kepentingan politik tertentu.
Disisi lain menurut dia, MUI harus berjalan sebagaima biasanya yaitu tidak terganggu oleh dinamika masalah Pemilu Presiden.
Baca juga: MUI imbau hentikan gerakan #2019GantiPresiden
Baca juga: Relawan: Ma'ruf Amin tidak perlu mundur atau dimundurkan
Baca juga: MUI: Perlu upaya cegah pengkhianatan perjanjian kebangsaan
"Selama ini posisi Ketua Umum MUI belum pernah terlibat dalam politik praktis atau politik secara langsung," kata Yandri di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu.
Menurut dia usulan PAN itu berasal dari suara ulama dan masyarakat di bawah agar Ma'ruf melepaskan jabatannya di MUI.
Menurut Yandri, pernyataan Ma’ruf yang tidak akan mundur sebagai Ketua MUI sampai dilantik menjadi wapres itu tidak elok disampaikan ke publik.
Pernyataan itu menurut Yandri, seolah-olah hanya Ma'ruf yang mampu menjalankan roda organisasi di MUI dan tidak ada yang lain.
Dia meyakini masih banyak ulama-ulama yang mampu menggantikan Ma’ruf untuk menjalankan organisasi MUI karena organisasi tersebut tidak hanya merepresentasikan satu ormas namun banyak ormas Islam di dalamnya.
"Saya yakin masih banyak ulama-ulama yang mampu menjalankan roda kegiatan MUI, seandainya Ma’ruf Amin mengundurkan diri sebagai Ketua Umum MUI," ujarnya.
Dia menilai jangan sampai MUI sebagai organisasi terseret-seret dalam politik praktis dan tidak tersandera kepentingan politik tertentu.
Disisi lain menurut dia, MUI harus berjalan sebagaima biasanya yaitu tidak terganggu oleh dinamika masalah Pemilu Presiden.
Baca juga: MUI imbau hentikan gerakan #2019GantiPresiden
Baca juga: Relawan: Ma'ruf Amin tidak perlu mundur atau dimundurkan
Baca juga: MUI: Perlu upaya cegah pengkhianatan perjanjian kebangsaan
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
Tags: