Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad Ali menegaskan kebijakan impor yang diambil Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tidak terkait dengan kebijakan partainya.

Karena itu dia menegaskan tidak benar pernyataan Rizal Ramli yang menuduh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di balik kebijakan impor tersebut.

"Nasdem sudah melaporkan Rizal Ramli ke Polda Metro Jaya hari ini, terkait pernyataannya yang menuduh secara eksplisit bahwa adalah kartel impor. Saya tegaskan kebijakan impor di Kementerian Perdagangan tidak terkait kebijakan Partai Nasdem," kata Ali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan DPP Partai NasDem resmi melaporkan mantan Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli ke Polda Metro Jaya atas pernyataannya yang menyebut Surya Paloh dengan pernyataan tidak patut.

Menurut dia, pernyataan Rizal Ramli tersebut menindikasikan bahwa Surya Paloh sebagai kartel dalam proses impor yang dilakukan pemerintah selama ini.

"NasDem pada posisi ini tentunya melakukan langkah hukum setelah melalui beberapa proses, yaitu tiga hari lalu DPP sudah melakukan somasi kepada dia, RR untuk mencabut pernyataannya," ujarnya.

Dia menjelaskan, sebelumnya Partai NasDem telah mengajukan somasi kepada Rizal untuk mencabut pernyataannya tersebut, namun dalam waktu 3x24 jam tidak ada jawaban sehingga partainya melaporkan Rizal Ramli ke Kepolisian.

Menurut dia, Partai Nasdem menutup pintu untuk mediasi karena sudah diberikan waktu 3x24 jam untuk menjawab somasi namun tidak ada jawaban.

Karena itu dia menilai saat ini biarkan proses hukum yang berjalan untuk membuktikan apakah ada pelanggaran hukum atau tidak.

"Nanti pengadilan yang menguji bahwa delik yang disampaikan Partai NasDem kepada Rizal Ramli itu betul atau tidak," katanya.

Menurut dia, apa yang dilakukan Partai Nasdem merupakan pelajaran bagi semua pihak khususnya akademisi seperti Rizal Ramili agar tidak mudah memberikan pernyataan apalagi sampai menuduh orang.

Dia mengatakan sebenarnya Nasdem menilai untuk apa menghabiskan energi dengan perdebatan seperti itu namun pelaporan tetap dilakukan untuk menjaga marwah Ketua Umum partai.