Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengawas Pemilu memprediksi jumlah data ganda dalam daftar pemilih tetap untuk Pemilu 2019 mencapai 1,8-2 juta pemilih.

"Prediksinya 1,8 juta-2 juta," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja di Jakarta, Rabu.

Prediksi tersebut terhadap data ganda dari seluruh kabupaten/kota yang ada.

Sebelumnya, dalam analisis Bawaslu terhadap data DPT ganda di 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditemukan kegandaan data sebanyak 1,013 juta data dalam daftar pemilih tetap (DPT) ganda dari 91 juta pemilih.

Hasil analisis kegandaan berdasarkan pada elemen Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama dan tanggal lahir yang identik. Ketiga elemen tersebut menjadi basis analisis kegandaan dengan menggabungkan seluruh data dalam lingkup kabupaten/kota.

Rahmat mengatakan, masalah masih adanya data ganda dalam DPT karena sejumlah masalah. Di antaranya belum adanya budaya tertib administrasi masyarakat.

Ia mencontohkan, masih banyak masyarakat yang pindah tidak mengurus surat-surat kepindahan, sementara di tempat yang baru mereka juga membuat kartu identitas baru.

Selain itu, juga ada beberapa rekomendasi Bawaslu di daerah yang tidak diindahkan KPU saat penetapan DPT dan rekapitulasi di provinsi.

Sampai saat ini Bawaslu terus mencermati data-data yang diberikan KPU.

Sementara itu, seusai dengan keputusan KPU dalam raat pleno terbuka rekapitulasi DPT Pemilu 2019, Rabu, 5 September 2018, perbaikan DPT terkait masalah data ganda tersebut akan dilaksanakan selama sepuluh hari.

KPU akan kembali menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perbaikan DPT pada Minggu, 16 September 2018.

Baca juga: Bawaslu Bengkulu temukan 20 ribu lebih pemilih ganda
Baca juga: Koalisi Prabowo-Sandiaga masih temukan 6,8 juta DPT ganda
Baca juga: Ketua DPR minta KPU bersihkan pemilih ganda