Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian mengalokasikan anggaran Rp600 miliar pada APBN 2019 untuk pengembangan pusat pendidikan Politeknik Pembangunan Pertanian.

"Tahun 2019 ada Rp600 miliar untuk pembangunan kampus baru dan kampus Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) di Gowa serta pada penguatan teaching factory di enam Polbangtan," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Momon Rusmono di Jakarta, Selasa.

Momon menjelaskan alokasi anggaran akan difokuskan pada pembangunan kampus baru yakni Politeknik Engineering Pertanian Indonesia (PEPI) di Serpong yang nantinya juga akan menjadi Balai Besar Mekanisasi Pertanian.

Anggaran juga akan digunakan untuk pembangunan kampus di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa, Sulawesi Selatan sebesar Rp40 miliar sampai Rp50 miliar.

Polbangtan Gowa merupakan salah satu bentuk transformasi pendidikan vokasi oleh BPP SDM Pertanian, yakni mengembangkan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) menjadi Polbangtan.

Jika sebelumnya STPP hanya berorientasi menghasilkan penyuluh pertanian, Polbangtan lebih mengarahkan peserta didik menjadi wirausahawan socioagripreneur di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan.

Dengan peralihan dari STPP menjadi Polbangtan, metode pembelajaran yang diterapkan pun juga berbeda. Polbangtan menerapkan teaching factory (30 persen teori dan 70 persen praktek) yang berorientasi menghasilkan wirausahawan muda pertanian.

Model pembelajaran dilakukan dalam suasana tempat kerja sesungguhnya guna menumbuhkan kemampuan kewirausahawan peserta didik yang dibutuhkan dunia usaha dan industri untuk menghasilkan produk sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen.

Oleh karena itu, selain untuk pembangunan kampus baru dan pengembangan kampus lama, anggaran juga difokuskan pada penguatan metode teaching factory di enam Polbangtan Kementerian Pertanian, yakni di Medan, Bogor, Yogyakarta-Magelang, Malang, Gowa dan Manokwari.

"Proses belajar mengajar dengan praktik itu pasti biayanya lebih tinggi, tetapi selama untuk tujuan pendidikan mengapa tidak dilakukan? Oleh karenanya kami bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan Litbang. Mereka kan sudah ada fasilitasnya," kata Momon.

Selain anggaran Rp600 miliar bersumber APBN, BPP SDM Pertanian juga tengah menjajaki kerja sama dengan World Bank dalam rangka peningkatan sarana dan prasarna serta kapasitas tenaga pendidik.

Baca juga: Lewat politeknik, Kementan bakal cetak wirausaha pertanian