Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengkaji penundaan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) sebagai bagian dari bauran kebijakan pengendalian defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditemui usai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Kamis, mengatakan diskusi mengenai penundaan PSN dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal.

Penundaan PSN dilakukan apabila proyeknya masih dalam tahap persiapan atau belum dilakukan penyelesaian pembiayaan (financial closing).

Kemudian, penundaan PSN juga memerhatikan urgensi dari proyek tersebut. Apabila hasil kajian menyebutkan bahwa suatu proyek mendesak untuk diwujudkan, maka proyek tersebut akan tetap dijalankan.

Darmin mencontohkan, proyek pembangkit listrik di Jawa tidak mendesak untuk diwujudkan karena tersedia banyak cadangan, sehingga proyek semacam itu tidak perlu buru-buru diinisiasi.

"Harus dilihat sampai kapan ditundanya, supaya jangan nanti pada saatnya kalang kabut lagi cari investor," ujar Darmin.

Kebijakan pemerintah untuk menunda sejumlah proyek yang termasuk dalam PSN dilakukan untuk mengurangi impor bahan baku dan barang modal yang terkait pembangunan proyek.

Pada semester I-2018, defisit neraca transaksi berjalan lndonesia mencapai 13,5 miliar dolar AS atau 2,6 persen terhadap PDB.

Pertumbuhan impor yang mencapai 24,5 persen hingga Juli 2018 (year-to-date/ytd) atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekspor 11,4 persen pada periode yang sama menjadi salah satu penyebab defisit transaksi berjalan.

Baca juga: Rini: Proyek PLN dan Pertamina yang "financial closing" jalan terus
Baca juga: Pemerintah targetkan 26 proyek strategis nasional rampung 2018