Bandung (ANTARA News) - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan wilayahnya jangan hanya menjadi "keset" politik atau pusat perhatian saat penyelenggaraan pemilu saja, tetapi harus memiliki daya tawar di mata pemerintah pusat.

"Jabar jangan jadi keset saja saat pilpres. Kita harus terhormat, kita harus minta lebih banyak sesuai dengan jumlah penduduk," ujar Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Bandung, Kamis.

Menurut dia, permasalahan Jawa Barat sangat kompleks, hal tersebut tercermin dari jumlah penduduk yang mencapai sekitar 48 juta jiwa dengan total wilayah administratif mencapai 27 kabupaten/kota.

Dengan total penduduk yang besar tanpa dibarengi jumlah wilayah administrasi yang mampu mengakomodir, membuat bantuan dari pemerintah sangat kecil dan tak bisa terbagi secara merata.

Ia mencontohkan Provinsi Sumatera Selatan yang hanya memiliki APBD Rp10 triliun, tapi bantuan dari pusat mencapai Rp30 triliun. Sementara Jabar APBD-nya mencapai Rp30 triliunan, namun bantuan dari pusat sedikit.

"Jangan dipuji saat urusan politik sebagai konstituen terbanyak, tapi urusan minta-minta kita dikesampingkan. Kalah dengan Provinsi yang jumlah penduduknya sedikit, dengan APBD yang sedikit," kata dia.

Dia pun meminta dukungannya kepada legislatif untuk sama-sama membangun Jawa Barat, salah satunya memasukkan agenda pembahasan pemekaran wilayah.

Emil kembali mencontohkan, Jawa Timur memiliki jumlah penduduk 40 juta jiwa yang daerah administratif pemerintahannya dibagi 38.

Selain itu, Kabupaten Bogor penduduknya berjumlah 6 juta hanya diurus satu bupati dan 50 anggota dewan. Sementara di Bali, penduduk 6 juta diurus 10 kepala daerah dengan 500 anggota dewan.

"Penduduknya banyak, daerahnya sedikit. Maka jangan heran pelayanan sangat sulit. Jumlah ini menentukan jumlah uang dari pusat," kata dia pula.


Baca juga: Ridwan Kamil bentuk grup Whatsapp untuk koordinasi

Baca juga: Ridwan Kamil petakan konsep pariwisata Jabar selatan