Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan jalan perbatasan dengan negara tetangga, Malaysia, di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, tersambung pada 2019.

"Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menteri Basuki memaparkan, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas Kementerian PUPR sebagai tindak lanjut mewujudkan Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membangun dari pinggiran dalam rangka menjaga NKRI.

Selain itu, ujar dia, pembangunan jalan perbatasan secara otomatis akan membuka keterisolasian wilayah. Dampaknya, akses masyarakat jadi lebih terbuka hingga kemudian terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung embrio pusat-pusat pertumbuhan.

Sedangkan di kawasan perbatasan Kalimantan, Kementerian PUPR saat ini tengah menyelesaikan pembangunan jalan paralel sepanjang 1.920 km.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Refly Ruddy Tangkere menyampaikan dari 1.920 km jalan paralel perbatasan di Kalimantan, yang berada di Provinsi Kaltara sepanjang 824 km dan Kaltim sepanjang 244 km.

Ia menuturkan bahwa jalan tersebut ditargetkan sudah bisa tersambung dan fungsional pada akhir 2019 dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian perkerasan agregat, dan perkerasan tanah.

"Dari panjang 1.068 kilometer jalan perbatasan Kaltim dan Kaltara, saat ini masih 185 km yang belum tembus, yakni 126 kilometer di Kaltara dan 59 kilometer di Kaltim," katanya.

Selain ekspedisi jalan perbatasan, dilaksanakan pula peninjauan terhadap progres pembangunan Jembatan Pulau Balang dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

Menurut dia, pembangunan jalan perbatasan juga memperhatikan kemampuan dana pemerintah.

Oleh karenanya, konstruksi jalan perbatasan beraspal diprioritaskan pada ruas jalan yang melintasi pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial, seperti permukiman, sekolah, pasar, dan puskesmas.

Ia mengungkapkan, kendala dalam pembangunan jalan perbatasan antara lain adalah kondisi teknis medan cukup berat seperti topografinya berbukit-bukit, terutama di perbatasan Kaltim dan Kaltara sehingga mempengaruhi waktu pengerjaan dan biaya konstruksi.

Selain itu, faktor nonteknis, yakni kultur budaya masyarakat perbatasan dan cuaca cenderung ekstrim akhir-akhir ini juga menjadi tantangan tersendiri.

Pembangunan jalan paralel perbatasan Kaltim dan Kaltara telah dimulai sejak 2015 dengan melibatkan Zeni TNI AD untuk pembukaan lahan.

Pada tahun 2018 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran total sebesar Rp839,4 miliar untuk pembangunan dua jalan paralel perbatasan tersebut.

Baca juga: Komisi V berharap jalan Lintas Timur Kapuas Hulu Kalbar tembus Kaltim 2019
Baca juga: Jalan paralel perbatasan Kalimantan tembus 70-80 persen