Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, Mayjen A Hafil Fuddin menyatakan pentingnya ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman dan gangguan untuk mencapai tujuan nasional.
"Kalau bicara energi, maka Indonesia harus mandiri, mampu memproduksi sendiri untuk meningkatkan daya saing," kata Hafil.
Diingatkannya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya untuk mewujudkan kemandirian energi berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Pemerintah juga memiliki kebijakan yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, penggunaan energi terbarukan menjadi prioritas, sementara energi berbasis fosil seperti solar dan batubara diminimalkan.
Dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2018-2027, kontribusi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik ditargetkan naik mencapai 23 persen pada tahun 2025.
Beberapa energi primer yang diharapkan meningkat kontribusinya adalah panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air. Termasuk yang kini dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Indonesia sudah memiliki sekitar 56 pembangkit listrik tenaga air, diantaranya PLTA Saguling (empat unit 700 MW), Cirata (delapan unit 1.008 MW) dan PLTA Jatiluhur (tujuh unit 175 MW).
Sejumlah lainnya sedang tahap pembangunan seperti proyek PLTA Upper Cisokan di Cipongkor, Bandung Barat, Jabar; PLTA Sungai Kayan, Kalimantan Utara, dan PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan yang berkapasitas 4x127,5 MW. PLTA Batang Toru akan memanfaatkan kolam penampung yang tidak luas sehingga tidak akan mengubah bentang alam dan berdampak minimal pada ekosistem yang ada di sekitarnya.
Hafil menyatakan, pengembangan energi terbarukan memang kerap menghadapi kampanye negatif dari lembaga swadaya asing. Namun, dia mengingatkan bahwa intervensi asing jangan sampai mengganggu kepentingan nasional.
"Tidak boleh ada intervensi asing. Kita memang harus memperhatikan dampak lingkungan dari pengembangan energi terbarukan, dan dampaknya memang harus dikaji dan dicarikan solusinya," kata Hafil.
Dia juga mengingatkan, pentingnya dukungan semua komponen bangsa untuk mendukung kemandirian energi. Di sisi lain, pelaksana harus memperhatikan kearifan lokal dalam implementasi kebijakan tersebut.
Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Munir Ahmad, sebelumnya menyatakan pembangkit listrik ramah lingkungan akan berperan dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim global.
Pada konferensi perubahan iklim di Paris, Perancis tahun 2015, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 29 persen dengan upaya sendiri atau 41 persen dengan dukungan Internasional.
Baca juga: Wapres resmikan pameran energi baru terbarukan terbesar di Indonesia
Baca juga: Pembangkit listrik energi terbarukan minim dampak negatif