"Pada tahun 2017, anggaran perbaikan sekolah rusak hanya mengandalkan bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Dalam APBD tidak dialokasikan," katanya, di Karawang, Rabu.
Ia mengakui sekolah rusak di Karawang hingga kini masih menjadi permasalahan yang harus diatasi. Hal itu masih menjadi "pekerjaan rumah" Pemkab Karawang.?
Selama beberapa pekan terakhir, kondisi sekolah yang rusak di berbagai daerah sekitar Karawang bermunculan di media sosial facebook.
Sebelumnya dikabarkan, pelajar di sejumlah siswa harus mengikuti kegiatan belajar-mengajar dengan cara lesehan di kelas. Kondisi itu akibat minimnya sarana dan prasarana di sekolah tersebut.
Wabup mengaku prihatin atas tidak dialokasikannya anggaran perbaikan sekolah pada tahun 2017.
Sebab ditengah tidak ada anggaran perbaikan sekolah pada tahun itu, para pejabat dan anggota legislatif tidak mengurangi anggaran kunjungan kerja ke luar daerah.
"Itu jelas memprihatinkan. Seharusnya, setiap tahun ada alokasi anggaran untuk perbaikan sekolah," kata dia.
Tahun ini sudah dialokasikan anggaran perbaikan sekolah rusak di Karawang yang mencapai puluhan miliar. "Untuk siswa yang dikabarkan belajar lesehan di kelas karena tidak ada meja dan kursi, sebetulnya itu sudah terselesaikan dengan bantuan KIIC. Tapi bantuan itu tidak ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan," kata dia.
Sementara itu, data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karawang yang disampaikan Maret 2018, terdapat 703 ruang kelas yang rusak berat dan 575 unit ruang kelas yang rusak ringan, tersebar di Karawang. *
Baca juga: Ribuan ruang kelas SD Karawang rawan ambruk