Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Luar Negeri mengajukan pagu anggaran untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7,8 triliun kepada Komisi I DPR, jumlah itu mengalami peningkatan sebesar 6,48 persen dari Pagu Indikatif 2019 sebesar Rp7,3 triliun.

"Pagu anggaran Kemlu tahun 2019 mengalami peningkatan sekitar Rp584 miliar atau 8,07 persen dari DIPA tahun 2018 sebesar Rp7,2 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Mayerfas dalam Rapat Kerja di Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan Pagu Indikatif Kemlu tahun 2019 sebesar Rp7,3 triliun namun Kemlu mengajukan penambahan anggaran ke Kementerian Keuangan dan disetuju tambahannya sebesar Rp477,2 miliar.

Menurut dia, Rp477,2 miliar itu digunakan untuk pelaksanaan diplomasi ekonomi sebesar Rp413 miliar dan sarana-prasarana aparatur negara sebesar Rp63 miliar.

Selain itu dia menjelaskan, Pagu Anggaran Kemenlu sebesar Rp7,8 triliun akan digunakan untuk beberapa pos belanja kementerian seperti belanja pegawai sebesar Rp3,1 triliun, belanja barang operasional Rp1 triliun.

"Lalu belanja barang non-operasional Rp2,4 triliun dan belanja modal Rp1 triliun. Jadi keperluan untuk belanja pegawai 42 persen, belanja barang non-operasional 32 persen, belanja modal 14 persen, dan belanja barang operasional 13 persen," ujarnya.

Dia menjelaskan, Kemlu telah merancang berbagai program di 2019 yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Kemlu dengan pagu anggaran Rp4,4 triliun, peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Kemlu Rp1 triliun.

Selain itu menurut dia, pelaksanaan diplomasi dan kerjasama internasional perwakilan Indonesia di luar negeri Rp919 miliar, pemantapan hubungan dan politik luar negeri serta optimalisasi diplomasi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika Rp96 miliar, pemantapan hubungan dan politik luar negeri serta optimalisasi diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa sebesar Rp52 miliar.

Dia menjelaskan prioritas nasional kinerja Kemlu kedepan adalah efektivitas diplomasi dengan penguatan diplomasi maritim, politik dan keamanan; penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan; peningkatan peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika; perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri.

Raker tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Yudha dan juga dihadiri Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan jajaran pejabat Kemlu.