Indonesia harus antisipasi ancaman terhadap NKRI
4 September 2018 21:09 WIB
Arsip Pelajar peserta Siswa Mengenal Nusantara (SMN) asal Bangka Belitung berjalan menaiki KAL Pulau Pasoso saat akan dibawa berlayar mengelilingi Teluk Palu di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (13/8/2018). Dalam pelayaran tersebut, 23 peserta SMN mendapat pengenalan tentang tugas dan fungsi dari KAL Pulau Pasoso dalam melakukan patroli dan penegakan hukum di laut guna menjaga kedaulatan NKRI. (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)
Medan (ANTARA News) - Indonesia sebagai bangsa yang kuat harus mempunyai kewaspadaan nasional mendeteksi dan mengantisipasi sejak dini, serta melakukan aksi pencegahan terhadap bentuk dan potensi ancaman terhadap NKRI.
"Kegiatan tersebut, mempunyai peranan penting dalam upaya mengantisipasi segala permasalahan yang timbul, terutama menghadapi tahapan agenda politik Nasional Pelaksanaan Pilpres dan Pileg Tahun 2019," kata Dirjen Polpum Kemendagri Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, diwakili Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri Dr Akbar Ali, di Medan, Selasa.
Hal itu dikatakan Akbar Ali, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinergitas Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Medan.
Rakor dan Sinergitas itu, digelar dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Pada kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Medan H.T Dzulmi Eldin diwakili Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemkot Medan, Sulaiman Harahap.
Selain itu, juga dihadiri Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara, Unsur Forkominda, dan Camat se- Kota Medan.
Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemkot Medan Sulaiman menjadi salah satu narasumber pada Rakor tersebut.
Menurut Sulaiman, Rakor dan Sinergitas ini menjadi rujukan, khususnya bagi Pemkot Medan agar dapat menyikapi dengan aktif berbagai hal yang berkembang dan dapat mencapai sinkronisasi antara ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat guna diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah.
"Kegiatan tersebut, mempunyai peranan penting dalam upaya mengantisipasi segala permasalahan yang timbul, terutama menghadapi tahapan agenda politik Nasional Pelaksanaan Pilpres dan Pileg Tahun 2019," kata Dirjen Polpum Kemendagri Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, diwakili Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri Dr Akbar Ali, di Medan, Selasa.
Hal itu dikatakan Akbar Ali, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinergitas Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Medan.
Rakor dan Sinergitas itu, digelar dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Pada kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Medan H.T Dzulmi Eldin diwakili Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemkot Medan, Sulaiman Harahap.
Selain itu, juga dihadiri Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara, Unsur Forkominda, dan Camat se- Kota Medan.
Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemkot Medan Sulaiman menjadi salah satu narasumber pada Rakor tersebut.
Menurut Sulaiman, Rakor dan Sinergitas ini menjadi rujukan, khususnya bagi Pemkot Medan agar dapat menyikapi dengan aktif berbagai hal yang berkembang dan dapat mencapai sinkronisasi antara ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat guna diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah.
Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
Tags: