Jakarta (ANTARA News) - Partai politik pengusung bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meminta Komisi Pemilihan Umum menunda pengumuman Daftar Pemilih Tetap yang direncanakan pada Rabu (5/9) karena diduga ada 25 juta pemilih ganda.

"Dari 137 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ada 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah pemilihan," kata Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan parpol koalisi Prabowo-Sandiaga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyerahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaharui.

Menurut dia, dari hasil penyisiran parpol koalisi Prabowo-Sandiaga, ada di beberapa daerah pemilihan ditemukan beberapa nama ganda. Bahkan ada satu nama yang tergandakan sampai 11 kali dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Menurut KPU jumlah DPS yang sudah diperbaharui sebanyak 185 juta orang, ada kenaikan dari yang diserahkan kepada kami. Lalu bayangkan dari 137 juta DPS, ada 25 juta suara ganda, kami ingin ada klarifikasi bersama," ujarnya.

Mustafa mengatakan dugaan jumlah suara ganda sebanyak 25 juta, sama dengan 18 persen suara nasional sehingga pihaknya menginginkan agar suara publik harus dijaga kedaulatannya.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan apa yang ditemukan sangat mengagetkan karena ada 25 juta data pemilih ganda.

Menurut dia, dari data yang diperbaharui KPU terkait DPS ada 185 juta suara namun yang dimiliki parpol hanya 137 juta.

Dia meminta KPU agar memberikan waktu kepada parpol melakukan penyisiran dan memberikan masukan terkait DPT.

"Kami ingin agar pencalonan presiden berlangsung jujur dan adil agar demokrasi yang berjalan dapat dipercayai masyarakat untuk menyalurkan suaranya," katanya.

Muzani meminta KPU bersikap profesional, jujur dan independen agar kepercayaan publik tidak sia-sia.

Selain itu hadir dalam konferensi pers tersebut Sekjen PAN Edy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Direktur Data dan Informasi DPP PKS Nuriman.

Baca juga: Kemendagri tekankan DPT mutlak kewenangan KPU
Baca juga: KPU tegaskan tetap patuhi PKPU Antikoruptor