Jakarta (ANTARA News) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan kebijakan pemerintah dapat mendorong kestabilan harga pangan dalam rangka menjaga inflasi dan daya beli warga.

"Stabilnya harga pangan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, salah satunya adalah menjaga nilai inflasi," kata Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi dalam rilis di Jakarta, Minggu.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah sebaiknya tidak perlu memandang impor sebagai opsi yang merugikan.

Ia berpendapat, impor hanyalah salah satu instrumen untuk menstabilkan harga pangan di dalam negeri.

Dengan masuknya barang dan jasa dari luar negeri, lanjutnya, maka konsumen akan memperoleh harga yang kompetitif dan lebih terjangkau, sehingga membuat daya beli mereka meningkat.

"Untuk Indonesia, meski neraca perdagangan bahan pangannya defisit, PDB-nya justru bertumbuh hingga 5,07 persen. Dengan demikian, semestinya Indonesia tidak perlu terlalu khawatir karena masih mengimpor sebagian besar bahan pangannya," paparnya.

Apalagi, Hizkia mengemukakan bahwa harga pangan yang cenderung lebih stabil dinilai turut andil dalam menurunkan tingkat inflasi selama bulan Ramadan dalam dua tahun terakhir.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengubah paradigma tanam padi sebagai salah satu upaya untuk menyetabilkan harga beras.

"Intinya, kita mengubah paradigma tanam padi. Dulu ada paceklik, kita telusuri masalahnya. Paceklik terjadi pada November-Desember-Januari. Kenapa terjadi paceklik? Karena tiga bulan sebelumnya Juli-Agustus-September tanamnya hanya separuh dari kebutuhan, 500 ribu hektare," kata Amran Sulaiman di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/8).

Lebih lanjut Amran mengatakan paradigma tanam padi diubah melalui manajemen tanam yang baik sehingga bisa menekan kemungkinan ada masa paceklik. Menurut dia, kunci agar tidak paceklik adalah menanam satu juta hektare pada Juli, Agustus, September setiap tahun.

Baca juga: Indonesia diharapkan hapus hambatan nontarif
Baca juga: CIPS: Perbankan harus permudah akses permodalan UMKM