Kuta, Bali, 30/8 (ANTARA News) - PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) sudah melakukan digitalisasi pelayanan asuransi kepada konsumen, khususnya bagi para pensiunan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kementerian Pertahanan yang mengakukan klaim asuransi sosial.

"Dengan adanya teknologi yang sudah maju saat ini, kami ingin memberikan kemudahan kepada para pensiunan dan bisa bersaing dengan asuransi lainnya," kata Direktur Investasi dan Keuangan ASABRI, Hari Setianto, disela-sela Konferensi Nasional IIA Indonesia di Seminyak, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Upaya yang dilakukan Asabri itu juga menjadi tuntutan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN agar PT Asabri terus meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan yang menggunakan sistem digitalisasi.

"Ini sudah kita lakukan, sesuai arahan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, sehingga konsumen bisa terlayani sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan mereka," katanya.

Dengan mengedepankan pelayanan dengan sistem digitalisasi ini, diyakini Hari, PT ASABRI bisa bersaing dengan kompetitor dibidang jasa yang sama. "Kami memiliki empat strategi untuk mengantisipasi hal ini," ujarnya.

Keempat strategi itu, yakni dengan membangun navigasi, memiliki auditor "agile" atau auditor yang bisa melihat risiko kedepan dan "update" dengan perkembangan zaman, memperluas orientasi dan melakukan sesuatu dengan tujuan yang lebih besar.

"Artinya ASABRI akan memperluas hubungan dengan masyarakat, ramah dengan lingkungan dan membantu sosial masyarakat, sehingga membuat masyarakat lebih senang dengan kita," katanya.

Ia menegaskan bahwa PT ASABRI tidak hanya meminta karyawan untuk meningkatkan produksi, namun juga meminta karyawan mencari jawaban atas pertanyaan yang terjadi kedepannya dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

"Jadi, kenapa ASABRI memberikan jaminan sosial untuk pensiunan kepada anggota TNI/Polri dan PNS, hal ini yang kita sosialisasikan," ujarnya.

Untuk jumlah nasabah yang bergabung dengan ASABRI, kata Hari, secara keseluruhan meliputi 47 persen dari Polri dan 53 persen dari anggota TNI. (KR-SRW)