Tim Wantimpres kaji kemajemukan politik di Kalbar
29 Agustus 2018 17:32 WIB
Pengamanan Pilkada Kalbar, Apel Gelar Pasukan dan Perlengkapan Polda Kalbar guna mengamankan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalbar. Polda Kalbar mengerahkan 6.872 personil dari Brimob, Sabhara dan Polair. (FOTO ANTARA/Jessica Wuysang)
Pontianak (ANTARA News) - Tim Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melakukan pengumpulan data dan informasi untuk membuat kajian dengan fokus "Kemajemukan Politik dan Masa Depan NKRI" dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, termasuk Kalimantan Barat.
"Jadi, Kalbar ini menjadi salah satu daerah sasaran kajian untuk pengumpulan data dan informasi pembuatan buku tentang Kemajemukan Politik dan Masa Depan NKRI," kata Ketua Rombongan Wantimpres, Mayjen TNI Pur dr I Gusti Nyoman Arsana di Pontianak, Rabu.
Dia menjelaskan, dipilihnya Kalbar sebagai daerah kajian karena provinsi ini merupakan daerah yang multikultur dan berhasil melaksanakan Pilkada serentak dengan baik, meski pada awalnya diprediksikan sebagai daerah rawan konflik Pilkada.
"Namun, kenyataannya, dalam pelaksanaan Pilkada serentak kemarin, konflik Pilkada di Kalbar tidak terjadi. Ini yang akan kami kaji, agar bisa ditularkan ke daerah lainnya," tuturnya.
Menurutnya, dalam rangka memantapkan pembangunan demokrasi di Indonesia, tim khusus pengkaji dibentuk oleh Wantimpres untuk mengetahui Indeks Demokrasi di setiap Provinsi secara khusus, dan Indonesia secara umum.
"Hasil kajian ini nantinya akan dijadikan bahan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dalam penentuan kebijakan pemerintah menghadapi tahun politik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019," katanya.
Di tempat yang sama, Asisten II Setda Kalbar, Syarif Kamaruzzaman mengatakan, awalnya Provinsi Kalbar dikategorikan sebagai daerah yang rawan, namun saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Kalbar ternyata semuanya berjalan aman, damai dan sukses.
Baca juga: Wantimpres: Jokowi-JK hadapi pekerjaan berat setahun menjabat
Baca juga: Indeks Demokrasi meningkat namun kebebasan berpendapat menurun
"Jadi, Kalbar ini menjadi salah satu daerah sasaran kajian untuk pengumpulan data dan informasi pembuatan buku tentang Kemajemukan Politik dan Masa Depan NKRI," kata Ketua Rombongan Wantimpres, Mayjen TNI Pur dr I Gusti Nyoman Arsana di Pontianak, Rabu.
Dia menjelaskan, dipilihnya Kalbar sebagai daerah kajian karena provinsi ini merupakan daerah yang multikultur dan berhasil melaksanakan Pilkada serentak dengan baik, meski pada awalnya diprediksikan sebagai daerah rawan konflik Pilkada.
"Namun, kenyataannya, dalam pelaksanaan Pilkada serentak kemarin, konflik Pilkada di Kalbar tidak terjadi. Ini yang akan kami kaji, agar bisa ditularkan ke daerah lainnya," tuturnya.
Menurutnya, dalam rangka memantapkan pembangunan demokrasi di Indonesia, tim khusus pengkaji dibentuk oleh Wantimpres untuk mengetahui Indeks Demokrasi di setiap Provinsi secara khusus, dan Indonesia secara umum.
"Hasil kajian ini nantinya akan dijadikan bahan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dalam penentuan kebijakan pemerintah menghadapi tahun politik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019," katanya.
Di tempat yang sama, Asisten II Setda Kalbar, Syarif Kamaruzzaman mengatakan, awalnya Provinsi Kalbar dikategorikan sebagai daerah yang rawan, namun saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Kalbar ternyata semuanya berjalan aman, damai dan sukses.
Baca juga: Wantimpres: Jokowi-JK hadapi pekerjaan berat setahun menjabat
Baca juga: Indeks Demokrasi meningkat namun kebebasan berpendapat menurun
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018
Tags: