Kementerian ESDM: Eletrifikasi Papua capai 72,04 persen
29 Agustus 2018 14:30 WIB
Ilustrasi: Kader Patriot Energi mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk akan ditugaskan di pulau-pulau terdepan seperti Mentawai, Anambas, serta di pedalaman Kalimantan dan Papua untukpercepatan rasio elektrifikasi dan pembangunan energi terbarukan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Jakarta (ANTARA News) - Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan pada semester I 2018 elektrifikasi di Provinsi Papua mencapai 72,04 persen, sedangkan di wilayah Provinsi Papua Barat rasio elektrifikasi mencapai 99,99 persen.
Data yang dihimpun Antaranews, di Jakarta, Rabu, dari kementerian itu menyebutkan angka pemerataan kelistrikan nasional yang tercermin dalam rasio elektrifikasi sudah mencapai angka 97,13 persen hingga akhir Juni 2018.
Target rasio elektrifikasi dari Pemerintah sendiri di akhir tahun ini sebesar 97,50 persen dengan komposisi PLN 94,5 persen, Non-PLN 2,36 persen dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi 0,12 persen (LTSHE).
Menteri ESDM Ignatius Jonan beserta jajarannya pun kembali memasang target rasio elektrifikasi sebesar 99,9 persen di tahun 2019 mendatang, dari target yabg sebelumnya hanya 97,5 persen. Nantinya, pemerataan rasio elektrifikasi akan dipusatkan ke daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah terus meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit.
Tercatat hingga Semester I tahun 2018, kapasitas terpasang sudah mencapai 62 Giga Watt (GW) atau meningkat 7 GW dalam 3 tahun terakhir.
Di samping itu, Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program 35.000 mega watt (MW). Status Juni 2018, perkembangan program tersebut sudah beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) sekitar 2.278 MW atau sekitar 6 persen, 16.523 MW (47 persen) memasuki tahap konstruksi, kontrak/PPA belum kontrak 13.481 (38 persen), pengadaan 2.130 MW (6 persen) dan dalam tahap perencanaan sebesar 1.007 (3 persen) MW.
Baca juga: Percepat wujudkan Papua terang, PLN gandeng sejumlah lembaga
Capaian selanjutnya, susut jaringan cukup baik mencapai 9,51 persen atau sudah lebih kecil dari target yang sudah ditetapkan di tahun ini sebesar 9,60 persen. Guna mencegah pencurian listrik, Pemerintah akan terus menigkatkan pengawasan dan modernisasi sistem penyaluran dan metering.
Sementara, bauran energi pada sektor pembangkit masih didominasi oleh batubara sebesar 58,64 persen, disusul kemudian gas 22,48 persen dan Energi Baru Terbarukan 12,71 persen. Untuk realisasi pangsa BBM dalam bauran pembangkit listrik sekitar 6,18 persen atau mencapai 1,77 juta kilo liter.
Terkait dengan konsumsi listrik sebesar 1.034 kWh per kapita atau meningkat dibandingkan empat tahun terakhir, yaitu 2017 (1.012 kWh/kapita), 2016 (956 kWh/kapita), 2015 (918 kWh/kapita) dan 2014 (878 kWh/kapita).
Pemerintah menargetkan tahun 2018 mendatang konsumsi listrik masyarakat akan meningkat mencapai 1.129 kWh per kapita. Pada kurun 2017-2018, untuk pertama kalinya Indonesia menembus angka konsumsi listrik diatas 1.000 kWh per kapita. Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi tumbuhnya perekonomian nasional.
Baca juga: Kementerian ESDM fokus elektrifikasi papua
Baca juga: Presiden ingin rasio elektrifikasi Papua 90 persen tahun 2019
Data yang dihimpun Antaranews, di Jakarta, Rabu, dari kementerian itu menyebutkan angka pemerataan kelistrikan nasional yang tercermin dalam rasio elektrifikasi sudah mencapai angka 97,13 persen hingga akhir Juni 2018.
Target rasio elektrifikasi dari Pemerintah sendiri di akhir tahun ini sebesar 97,50 persen dengan komposisi PLN 94,5 persen, Non-PLN 2,36 persen dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi 0,12 persen (LTSHE).
Menteri ESDM Ignatius Jonan beserta jajarannya pun kembali memasang target rasio elektrifikasi sebesar 99,9 persen di tahun 2019 mendatang, dari target yabg sebelumnya hanya 97,5 persen. Nantinya, pemerataan rasio elektrifikasi akan dipusatkan ke daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah terus meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit.
Tercatat hingga Semester I tahun 2018, kapasitas terpasang sudah mencapai 62 Giga Watt (GW) atau meningkat 7 GW dalam 3 tahun terakhir.
Di samping itu, Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program 35.000 mega watt (MW). Status Juni 2018, perkembangan program tersebut sudah beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) sekitar 2.278 MW atau sekitar 6 persen, 16.523 MW (47 persen) memasuki tahap konstruksi, kontrak/PPA belum kontrak 13.481 (38 persen), pengadaan 2.130 MW (6 persen) dan dalam tahap perencanaan sebesar 1.007 (3 persen) MW.
Baca juga: Percepat wujudkan Papua terang, PLN gandeng sejumlah lembaga
Capaian selanjutnya, susut jaringan cukup baik mencapai 9,51 persen atau sudah lebih kecil dari target yang sudah ditetapkan di tahun ini sebesar 9,60 persen. Guna mencegah pencurian listrik, Pemerintah akan terus menigkatkan pengawasan dan modernisasi sistem penyaluran dan metering.
Sementara, bauran energi pada sektor pembangkit masih didominasi oleh batubara sebesar 58,64 persen, disusul kemudian gas 22,48 persen dan Energi Baru Terbarukan 12,71 persen. Untuk realisasi pangsa BBM dalam bauran pembangkit listrik sekitar 6,18 persen atau mencapai 1,77 juta kilo liter.
Terkait dengan konsumsi listrik sebesar 1.034 kWh per kapita atau meningkat dibandingkan empat tahun terakhir, yaitu 2017 (1.012 kWh/kapita), 2016 (956 kWh/kapita), 2015 (918 kWh/kapita) dan 2014 (878 kWh/kapita).
Pemerintah menargetkan tahun 2018 mendatang konsumsi listrik masyarakat akan meningkat mencapai 1.129 kWh per kapita. Pada kurun 2017-2018, untuk pertama kalinya Indonesia menembus angka konsumsi listrik diatas 1.000 kWh per kapita. Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi tumbuhnya perekonomian nasional.
Baca juga: Kementerian ESDM fokus elektrifikasi papua
Baca juga: Presiden ingin rasio elektrifikasi Papua 90 persen tahun 2019
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2018
Tags: