Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengalokasikan anggaran bagi Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp35,6 triliun dalam Rancangan APBN atau naik 41,4 persen dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2007. Hal itu disampaikan Prsiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan pidato kenegaraan dan keterangan pemerintah atas RAPBN tahun 2008 dan Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR di Jakarta, Kamis. Dia menyatakan, anggaran sebesar itu diantaranya akan dimanfaatkan untuk program peningkatan dan pembangunan jalan. Sasaran peningkatan pembangunan jalan diantaranya Lintas Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar Rp15,5 triliun. Kemudian, program rehabilitasi dan pemeliharaan dengan anggaran Rp3,1 triliun yang ditujukan bagi sekitar 30.000 kilometer jalan nasional dan 50.500 meter jembatan di seluruh provinsi di Indonesia. Departemen PU juga diminta menunjang Departemen Pertanian dengan menganggarkan Rp5,3 triliun diperuntukkan bagi rehabilitasi jaringan irigasi, waduk, dan rawa. Disamping itu Departemen PU juga dilibatkan dalam program penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai Sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals, MDGs) bersama dengan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Dalam program tersebut terdapat 19 kementerian/lembaga termasuk Departemen PU yang terlibat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan bersama dengan kementerian/lembaga lain menganggarkan Rp7 triliun , mengalami kenaikan dibanding tahun 2007 sebesar Rp3,9 triliun. Sasaran dari peningkatan anggaran mencakup 1.993 kecamatan di perdesaan dan 838 kecamatan di perkotaan, menjadi 15.565 desa dan 8.813 kelurahan di 3.800 Kecamatan. Sementara itu menurut Sekjen Departemen PU, Roestam Sjarief, anggaran Rp34,26 triliun sudah termasuk tambahan Rp1,3 triliun yang dipergunakan untuk pembebasan tanah bagi pembangunan jalan tol. Pemerintah, kata Roestam, mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk kerjasama investasi pembangunan jalan tol Solo - Ngawi dan Ngawi - Kertosono yang dianggap tidak layak secara finansial. Roestam mengatakan, dana tambahan tersebut diperoleh dari penghematan dan pengalihan anggaran belanja tidak mengikat ke belanja modal untuk infastruktur. Sasaran pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi 6,8 persen. "Komitmen pemerintah sangat serius untuk mendorong infrastruktur. Namun untuk mendistribusikannya masih harus persetujuan DPR-RI," ujarnya. (*)