Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menyatakan komitmennya untuk membantu Pemerintah mewujudkan APBN 2019 yang kredibel guna menjaga stabilitas perekonomian nasional.

"Kredibilitas ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap APBN yang disusun Pemerintah dan dibahas bersama DPR," kata Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Mukhammad Misbakhun mengatakan hal itu menanggapi Rancangan APBN 2019 beserta Nota Keuangan yang diserahkan Presiden Joko Widodo ke DPR RI, pada sidang paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (16/8). Dalam RAPBN 2019 tersebut, Pemerintah mengusulkan sejumlah proyeksi ekonomi untuk tahun 2019.

Salah satu proyeksi dalam RAPBN 2019 adalah kurs dolar Amerika Serikat (USD) yang diusulkan pada angka Rp14.400. Angka itu lebih tinggi dari pada asumsi makro APBN 2018 yang menetapkan kurs USD setara Rp13.400.

Sedangkan proyeksi defisit pada RAPBN 2019 sebesar 1,84 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau lebih rendah dibandingkan defisit fiskal tahun 2018 pada angka 2,21 persen.

"Pada RAPBN 2019 ini menunjukkan Pemerintah sangat berhati-hati meski volumenya dinaikkan. Saya melihatnya sebagai itikad Pemerintah dalam menjaga kesinambungan program-program pro-rakyat," ujarnya.

Anggota DPR RI yang duduk di Komisi Keuangan itu menjelaskan, Pemerintah harus mengantisipasi gejolak ekonomi yang terjadi di Turki, perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat, serta ketidakpastian global. "Hal yang patut diapresiasi adalah keseriusan Pemerintah menggarap infrastruktur dengan mengalokasikan dana Rp420 triliun dalam RAPBN 2019," katanya.

Menurut Misbakhun, ada celah fiskal lebih lebar bagi Pemerintah pada tahun depan untuk menggarap infrastruktur. "Artinya Pemerintah ingin menyelesaikan dengan tuntas program infrastrutur di lima tahun pertama kepemimpinan Presiden Jokowi,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengapresiasi Pemerintah yang tidak memangkas program-program pro-rakyat meski harus menyusun RAPBN dengan sangat hati-hati. Misbakhun melihat, Pemerintah justru sangat serius melanjutkan beragam program pro-rakyat yang sangat bermanfaat.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu juga menjelaskankan usulan Pemerintah dalam RAPBN 2019 untuk menaikkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa Bidikmisi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Menurutnya, program-program itu menunjukkan keseriusan Pemerintah meningkatkan dan harkat martabat masyarakat, menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM), serta menekan angka kemiskinan.

"Sangat terlihat, kesinambungan sikap Pemerintah yang berpihak kepada masyarakat kecil untuk mengangkat derajat hidupnnya,” tutur Misbakhun.