Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengalokasikan dana pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 sebesar Rp24,8 triliun dalam RAPBN 2019.

Data RAPBN 2019 yang dikutip di Jakarta, Jumat, menyebutkan anggaran Pemilu 2019 itu lebih besar dibandingkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 yang sebesar Rp16 triliun.

"Tahun ini untuk pilkada Rp16 triliun, dan tahun depan untuk pemilu Rp24,8 triliun. Ini termasuk persiapan yang sekarang sudah dilakukan dan untuk tahun depan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Arah kebijakan dari alokasi anggaran Pemilu 2019 adalah untuk meningkatkan kualitas lembaga demokrasi, menjamin hak-hak politik dan kebebasan sipil, mewujudkan birokrasi yang netral, dan melaksanakan tahapan pemilu yang aman.

Kegiatan terkait pelaksanaan Pemilu 2019 antara lain dijalankan oleh KPU dalam hal pelaksanaan tahapan, Bawaslu dalam hal pengawasan tahapan dan pengembangan kelembagaan, serta Kementerian Pertahanan dan Polri terkait pengamanan pemilu.

Alokasi anggaran pemilu juga diharapkan mampu meningkatkan indikator demokrasi yang dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia dan tingkat partisipasi pemilih.

Pada 2017, angka Indeks Demokrasi Indonesia mencapai angka 72,11 dalam skal 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 70,09.

Perubahan Indeks Demokrasi Indonesia dari 2016-2017 itu dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu kebebasan sipil yang naik 2,3 poin (76,45 menjadi 78,75), hak-hak politik yang turun 3,48 poin (70,11 menjadi 66,63), dan lembaga demokrasi yang naik 10,44 poin (62,05 menjadi 72,49).

Angka Indeks Demokrasi Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi 74,6 pada 2018 dan 75 pada 2019. Sementara tingkat partisipasi pemilih juga diharapkan meningkat dari 75,1 persen (2014) menjadi 77,5 persen pada 2019.

Baca juga: Presiden yakin Pemilu 2019 berlangsung damai
Baca juga: Ketua DPR: ayo, jadikan Pemilu sebagai wahana mencerahkan
Baca juga: Ini indikator makro ekonomi pada RAPBN 2019