Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tambahan alokasi anggaran akan diprioritaskan untuk belanja modal yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

"Belanja barang diperkecil. Menteri Keuangan juga telah melakukan penyisiran belanja barang untuk dialokasikan menjadi belanja modal," kata Basuki dalam konferensi pers RAPBN 2019 di Jakarta, kemarin.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Basuki menjelaskan bahwa anggaran di Kementerian PUPR terutama digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan sumber daya air, transportasi dan perumahan.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur tersebut tidak semuanya tergantung hanya pada APBN, karena ada pula skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Alokasi anggaran untuk Kementerian PUPR dalam RAPBN 2019 tercatat sebesar Rp110,7 triliun. Total belanja pemerintah pusat sendiri tercatat Rp1.607,3 triliun.

"Di Kementerian PUPR alokasi anggaranmya Rp110 triliun plus KPBU untuk jalan dan jembatan Rp5,1 triliun. Termasuk juga investasi jalan-jalan tol, jadi tidak hanya APBN saja," ujar Basuki.

Dalam RAPBN 2019, alokasi anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp420,5 triliun yang terbagi melalui belanja pemerintah pusat Rp173,8 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp201,7 triliun, dan pembiayaan Rp45 triliun.

Baca juga: Pengamat: Belanja modal di daerah perlu ditingkatkan dongkrak pertumbuhan

Jumlah anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp420,5 triliun tersebut meningkat 2,4 persen dari proyeksi anggaran infrastruktur 2018 yang sebesar Rp410,4 triliun.

Anggaran infrastruktur tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian berbagai target terkait konektivitas, perumahan, dan infrastruktur sumber daya air.

Sementara total belanja negara sendiri tercatat sebesar Rp2.439,7 triliun dalam RAPBN 2019.

Baca juga: Menteri PUPR: tidak ada proyek baru kecuali bendungan
Baca juga: Menkeu: utang tidak sejalan dengan belanja modal