Jakarta (Antara NEWS) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp6,5 triliun untuk memperbaiki sarana prasarana pendidikan dan pasar induk dalam APBN 2019.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan total anggaran Kementerian PUPR pada 2019 sekitar Rp110 triliun untuk memperbaiki dan membangun sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, universitas di bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi serta sejumlah pasar induk.

"Sekolah, madrasah yang di bawah Kemendikbud, universitas yang belum selesai di bawah Ristekdikti, dan pasar induk yang terbakar ada Rp6,5 triliun sehingga totalnya ada Rp110 triliun untuk anggaran infrastruktur," kata Basuki saat ditemui usai menghadiri Sidang RAPBN 2019 di Gedung Rapat Paripurna Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Kamis.

Selain itu, anggaran Kementerian PUPR 2019 akan difokuskan untuk belanja modal, sedangkan anggaran belanja barang akan dialihkan.

Terkait dengan instruksi Menteri Keuangan untuk mengendalikan impor barang modal, Menteri Basuki mengaku tidak ada bahan konstruksi yang distop impornya.

Hal itu karena Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek-proyek yang dikerjakan cukup tinggi, kecuali aspal yang memang kekurangan produksi di dalam negeri.

"Kecuali aspal yang kita memang kurang produksinya, tetapi lainnya seperti baja, semen, sudah kebanyakan diproduksi dalam negeri, jadi tidak ada perintah untuk menghentikan impor," kata Basuki.

Dalam Sidang RAPBN 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan pembangunan infrastruktur telah memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru,
serta meningkatkan distribusi barang dan jasa.

Baca juga: Menteri PUPR: tidak ada proyek baru kecuali bendungan
Baca juga: Pengamat: Pidato Presiden soal infrasfruktur adalah fakta
Baca juga: Pembangunan infrastruktur bagian dari strategi kebudayaan