Jakarta (Antara News) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa tantangan perkembangan ekonomi global masih mempengaruhi perekonomian nasional sehingga perlu langkah mitigasi yang harus dipersiapkan Pemerintah.

Bambang menyebutkan masih terdapat beberapa risiko yang dapat memeengaruhi perekonomian nasional, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kebijakan "tight money policy" di beberapa negara maju, peningkatan suku bunga The FED, serta gejolak ekonomi Turki baru-baru ini.

"Risiko itulah yang perlu kita antisipasi melalui mitigasi risiko yang tertuang dalam penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2019," kata Bambang dalam pidatonya pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, meskipun pembangunan yang dilakukan pemerintah telah membuahkan banyak keberhasilan, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi pada 2019.

Tantangan tersebut antara lain meningkatkan pondasi sendi-sendi makro ekonomi; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pengembangan potensi ekonomi daerah; pembangunan infrastruktur yang memperhatikan aspek pemerataan, efektivitas, serta kemampuan dan kesinambungan fiskal.

Oleh karena itu, DPR berharap agar di penghujung masa pemerintahan ini, pembangunan ekonomi benar-benar diarahkan untuk kemakmuran rakyat.

"Kendati pemerintah akan disibukkan dengan agenda politik nasional, Pileg dan Pilpres, tetapi kami yakin tidak akan mengurangi sedikit pun komitmen untuk bekerja keras membuat prestasi demi kesejahteraan bangsa," kata dia.

DPR memaparkan pada Semester I Tahun 2018, realisasi Belanja Pemerintah Pusat telah mencapai 38,4 persen, lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2017 sebesar 36,5 persen.

Sementara dari sisi Pendapatan Negara, realisasi Semester I Tahun 2018 telah mencapai 44 persen, lebih tinggi dari realisasi periode yang sama pada tahun 2017 sebesar 41,5 persen.

Namun demikian, perbaikan realisasi belanja dan pendapatan tersebut belum diiringi oleh perbaikan penyerapan dana transfer ke daerah, terutama Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK). Salah satu penyebabnya, karena penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Baca juga: Ketua DPR warnai rapat paripurna jadi ceria