Palembang (ANTARA News) - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 sebesar 74,04, angka ini turun sebesar 6,91 poin dibandingkan dengan IDI Sumsel tahun 2016 sebesar 80,95.

Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, Timbul P Silitonga di Palembang, Rabu mengatakan, dengan penurunan ini tingkat demokrasi di Provinsi Sumsel kembali menjadi pada kategori sedang dimana pada tahun 2016 sudah berada pada kategori baik.

Menurut dia, perkembangan IDI Sumsel dari 2009 hingga 2017 mengalami fluktuasi yaitu sebesar 72,52 tahun 2009, tahun 2010 sebesar 73,65, tahun 2011 sebesar 67,92, tahun 2012 sebesar 73,17, tahun 2013 sebesar 67,12, tahun 2014 sebesar 74,82, tahun 2015 sebesar 79,81 dan tahun 2016 sebesar 80,95.

Dari tahun 2009-2015 tingkat demokrasi Provinsi Sumsel berada pada kategori sedang, baru pada tahun 2016 IDI Sumsel menjadi kategori baik dan 2017 kembali berada pada kategori sedang, katanya.

Ia menjelaskan, fluktuasi angka IDI adalah cermin dinamika demokrasi Indonesia. IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi.

Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi, ujarnya.

Ia menuturkan, angka IDI Sumsel 2017 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yaitu aspek kebebasan sipil dengan rata-rata 90,83, aspek hak-hak politik sebesar 63,90 dan aspek lembaga demokrasi sebesar 69,03.

Apabila dimaknai secara kategori baik, sedang dan buruk mulai dari tahun 2014-2016 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori buruk. Bahkan, untuk indeks aspek kebebasan sipil dari tahun 2009-2017 selalu berada pada kategori baik, walaupun pada 2016-2017 terjadi penurunan sebesar 0,34 poin.

Untuk aspek hak-hak politik menunjukkan penurunan yang tajam sebesar 18,04 poin, sedangkan aspek lembaga demokrasi mengalami peningkatan 2,50 poin, katanya.