Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Sosial menyiapkan pendamping untuk memastikan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan lancar meski harus berjuang melewati jalan dengan medan berlumpur hingga mengarungi lautan.

"Perjuangan pendamping PKH untuk memastikan bansos tersebut tepat sasaran dan efisien tidak mudah, mereka harus melewati berbagai rintangan terutama ke daerah terpencil," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Jakarta, Rabu.

Harry menguraikan sejumlah perjuangan para Pendamping PKH seperti saat penyaluran bansos di Kecamatan Saluhu, Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, untuk mencapai lokasi mereka harus menempuh jalan bermedan berat dan berlumpur,

Begitu juga dengan proses pendampingan dan penyaluran di Pulau Hanaut Kalimantan Tengah, para pendamping harus menempuh jalur laut dengan speedboat dan dilanjutkan dengan sepeda motor.

Tidak kalah berat untuk menuju lokasi di Asmat, Papua. Kondisi wilayah di Asmat yang rata-rata adalah rawa-rawa dan tanah gambut, dengan kondisi medan tersebut maka untuk akses jalan menggunakan papan kayu.

"Jika air pasang maka rawa-rawa dan tanah gambut tersebut bisa tergenang sehingga menutup akses ke lokasi itu," kata Harry seraya menambahkan masih banyak lagi contoh pendampingan bansos.

Meski menghadapi berbagai tantangan termasuk infrastruktur dan akses yang sulit, namun Pendamping PKH tetap harus melaksanakan tugasnya yaitu memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

Pendamping PKH juga berfungsi mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dampingannya. Pendamping juga harus memberikan semangat dan motivasi KPM untuk menjadi keluarga mandiri dan sejahtera.

Di samping itu, Pendamping melakukan fungsi penanganan pengaduan masyarakat dan melakukam edukasi kepada KPM tentang pengelolaan bansos non tunai serta literasi keuangan inklusif.

PKH merupakan satu-satunya bansos yang memiliki pendamping sehingga efektivitas bantuan signifikan dalam penurunan angka kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta penduduk, turun 630 ribu penduduk dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta penduduk.

Prosentase penurunan kemiskinan turun menjadi 9,82 persen dari 10,12 persen pada September 2017.

Baca juga: Perluasan jangkauan PKH butuhkan tambahan 23.000 pendamping
Baca juga: Mensos apresiasi pendamping yang laporkan penyelewengan PKH
Baca juga: 38 pendamping PKH diberhentikan selama 2018