Ternate (ANTARA News) - Bawaslu Maluku Utara (Malut) meminta 30 komisioner Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Malut terpilih untuk menjaga independensi dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan di wilayah kerjanya masing-masing.

Ketua Bawaslu Provinsi Malut, Muksin Amrin di Ternate, Senin, menaruh harapan besar pada jajaran Bawaslu kabupaten dan kota yang akan bertugas selama satu periode alias lima tahun itu (2018-2023).

"Kita akan punya pengawas di level kabupaten/kota yang sudah permanen dan bukan lagi bersifat sementara atau adhoc, sehingga tentunya yang perlu diperhatikan sekarang adalah terlebih dahulu adalah membangun soliditas secara internal dan ada beberapa yang baru. Jadi fokus membangun soliditas dulu biar bisa bekerja secara bersama-sama," katanya..

Menurut dia, dari 30 nama yang diumumkan itu, sebagian diantaranya adalah petahana yang pernah menjabat sebagai anggota Panwaslu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Malut 2018 lalu sebagai peserta eksisting.

Dia mengatakan, mereka disaring atas seleksi yang cukup panjang dari sekitar 209 orang yang ikut pendaftaran melalui tahapan seleksi tes tertulis, psikologi, kesehatan, wawancara lalu terakhir diuji kelayakan dan kepatutannya selama kurang lebih sebulan sejak Juli.

Muksin berpendapat ke depannya momen yang akan dihadapi adalah Pemilu dan Pilpres kesolidan anggota menjadi hal penting untuk menunjang kinerja Bawaslu di provinsi Malut.

Oleh karena itu, Muksin juga berharap, Bawaslu kabupaten dan kota yang akan dilantik pada 15 Agustus oleh Bawaslu RI itu, dapat menjaga amanah yang diembannya.

"Tugas pengawasan kedepan akan sangat berat. Pada 2019 bakal ada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden yang dilakukan serentak pertama untuk pertama kalinya dan kepada anggota baru Bawaslu agar senantiasa menjaga netralitas dan integritas serta kualitas itu dibutuhkan demi mewujudkan Pemilu yang demokratis, karena integritas penyelenggara sendiri adalah harga mati," katanya.