Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah pusat telah mencairkan dana sebesar Rp38 miliar untuk penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi di Lombok dan sekitarnya.

"Sampai kemarin jumlahnya ada sekitar Rp35 miliar untuk di Lombok yang paling banyak, kemudian ada beberapa ratus juta untuk di daerah lainnya, jadi secara total ada Rp37 miliar hingga Rp38 miliar yang diminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana," kata Menkeu usai Rapat Kabinet Terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Menkeu menyebutkan pencairan dana itu masih awal sekali yang difokuskan kepada dukungan penyediaan makanan, minuman dan lainnya termasuk pengobatan.

Ia menyebutkan dengan kucuran dana itu, saat ini BNPB memiliki dana tunai atau kas untuk melakukan operasi yang bersifat darurat dan untuk mulai membantu masyarakat secara langsung.

"Sekarang fokusnya adalah membantu masyarakat supaya semangat untuk bangkit kembali, juga evakuasi korban yang belum ditemukan, sekaligus membuang puing puing akibat gempa, itu penting untuk mengembalikan semangat mereka," kata Sri Mulyani.

Ia menyebutkan saat ini pemerintah daerah juga sedang mengidentifikasi dan menginventarisasi jumlah rumah yang rusak.

"Pokoknya sama tahapannya, diinventarisir dilihat dan diidentifikasi berapa rumah yang rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat," katanya.

Menkeu mengatakan pemerintah pusat akan menyediakan dana untuk membantu perbaikan rumah rumah tersebut.

Sri Mulyani menegaskan pencairan dana tanggap darurat gempa Lombok Rp38 miliar baru tahap darurat awal.

"Itu kan baru emergency awal, jadi tinggal tunggu pengajuan BNPB saja," katanya.

Baca juga: Pengungsi butuh 500 fasilitas sanitasi MCK

Baca juga: DPRD desak status gempa Lombok bencana nasional

Baca juga: Pemerintah akan bantu rumah tahan gempa