Jakarta (ANTARA News) - Kawat berduri hingga jajaran brimob bersenjata lengkap turut membentuk pagar betis di sisi kanan kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat untuk mengawal proses pendaftaran capres-cawapres untuk pilpres 2019.

Kawat berduri besi tampak dibentangkan di sepanjang Jalan Imam Bonjol demi menghalau massa memasuki wilayah depan Gedung KPU.

Sementara itu, pagar betis dari jajaran Brimob disiagakan demi menyeleksi dan memeriksa massa yang dapat masuk hingga halaman depan kantor KPU.

Di samping personel dari Brimob, Sabhara, dan Paspampres, pengamanan untuk proses pendaftaran pilpres 2019 turut didukung dari angkatan darat Tentara Republik Indonesia.

Menurut Kepala Polres (Kapolres) Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Hutajulu, sebanyak 4.000 personel gabungan dari jajaran Kodam Jaya TNI AD, Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri dikerahkan untuk memgamankan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di KPU, Jumat.

Pengamanan dilakukan dengan sistem ring, yaitu Ring 1 di dalam gedung KPU, Ring 2 di luar gedung KPU, dan Ring 3 di halaman KPU.

“Kami (jajaran kepolisian) siap mengamankan proses pendaftaran hingga selesai,” kata Kombes Pol Roma di Jakarta, Jumat.

Calon wakil presiden Ma’ruf Amin telah tiba di KPU pada pukul 09.28, kemudian disusul Presiden Jokowi yang datang sekitar pukul 09.50 WIB.

Sebelum keduanya memasuki gedung KPU, penjagaan di wilayah depan gedung tampak ketat.

Berulang kali, personel dari pasukan pengamanan presiden (paspampres) mendorong kerumunan awak media dan sejumlah relawan ke arah belakang menjauhi pintu masuk KPU.

Presiden Joko Widodo telah mendeklarasikan pasangan calon wakil presidennya, ketua Majelis Umum Ma’ruf Amin untuk maju dalam pilpres 2019, Kamis.

Keduanya menjadi pasangan capres dan cawapres pertama yang mendaftar untuk pilpres 2019 di KPU, Jumat.

Sebelum kedatangan Jokowi, banyak pejabat tinggi negara dan tokoh partai turut datang ke KPU mendampingi pasangan capres-cawapres, diantaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, dan Ketua PBNU Said Aqil Siradj.