Jakarta, (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei mengatakan akan bekerja sama dengan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan keakuratan data korban gempa di Pulau Lombok.

"Kita kerja sama dengan dukcapil sehingga akurasinya betul-betul bisa dijamin," kata Willem usai rapat koordinasi terkait penanganan gempa Lombok di kantor Menko Polhukam di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, terkait data korban meninggal dunia perlu dilakukan dengan kehati-hatian karena terkait pelayanan bantuan.

Untuk itu ia meminta waktu pihaknya untuk melakukan klarifikasi data korban meninggal dunia akibat gempa di Pulau Lombok.

"Soal data perlu diklarifikasi, kasih kami waktu dua - tiga hari," kata Willem seraya menambahkan nantinya data harus sesuai nama dan alamat (by name by address) identitas.

Dia mengatakan, data di lapangan bisa saja berbeda karena sumber yang melakukan evakuasi juga masing-masing.

Lebih lanjut, dia mengatakan, data pengungsi korban gempa masih fluktuatif karena ada pengungsian yang tersebar, warga mengungsi di tenda-tenda kecil di dekat rumahnya atau lokasi lain yang berbeda dari titik pengungsian.

Sebelumnya, beredar data yang berbeda terkait korban meninggal dunia akibat gempa Lombok.

BNPB dan BPBD Nusa Tenggara Barat menyebut korban meninggal 131 orang, sementara TNI menyebut 381 orang, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan BPBD mendapat data 347 orang serta pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) 226 orang.*

Baca juga: Kostrad lakukan operasi persalinan korban gempa

Baca juga: KTT: Relawan akan diberikan pelatihan "trauma healing"