Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengingatkan para kepala desa dan lurah harus memahami bagaimana penyusunan rancangan anggaran desa serta sistem pelaporan dan akuntabilitas dana desa dengan baik.

Mukhammad Misbakhun mengatakan hal itu pada workshop "Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes" yang diselenggarakan di Probolinggo, Jawa Timur, seperti dkutip melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu malam.

Workshop diselenggarakan bersama oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Mukhammad Misbakhun yang dihadiri peserta yakni sebanyak 325 kepala desa, lima lurah, dan 24 camat, se-Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan workshop ini juga merupakan bagian dari kegiatan reses anggota DPR RI Mukhammad Misbakhun di daerah pemilihannya, Jawa Timur II, meliputi Pasuruan dan Probolinggo. "Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini menempatkan pembangunan desa sebagai prioritas, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan," katanya.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, bahwa Presiden Joko Widodo memiliki komitmen kuat untuk membangun Indonesia dari pedesaan, yang dibuktikan melalui alokasi dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dia kemudian menjelaskan, alokasi dana desa sejak 2015 hingga 2018 saat ini.

Pada 2015, Pemerintah mengalokasikan dana desa Rp20,7 triliun. Pada 2016 alokasi dana desa naik menjadi Rp46,98 triliun. Tahun 2017 alokasi dana desa naik lagi menjadi Rp60 Triliun. Kemudian, pada 2018 naik lagi menjadi 61 triliun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini juga berjanji untuk terus memperjuangkan penambahan alokasi dana desa, terutama untuk Kabupaten/Kota Pasuruan dan Kabupaten/Kota Probolinggo, yang merupakan daerah pemilihan Misbakhun. "Saat bertemu Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) di DPR RI, saya sudah menyampaikan usulan itu, supaya alokasi dana desa di Jawa Timur II ditambah," katanya.