Mataram (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, meminta seluruh camat dan kepala desa untuk mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) guna mengantisipasi tindak pidana pencurian dan perampokan pascagempa bumi 7 Skala Richter (SR).

"Kepada camat, kepala desa dan ketua rukun tetangga agar mengaktifkan siskamling di masing-masing lingkungan. Itu instruksi bupati," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten Lombok Barat H. Fadjar Taufik, di Lombok Barat, Rabu.

Ia mengatakan instruksi tersebut diterbitkan oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, setelah menggelar rapat koordinasi penanganan dampak bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat.

Empat kecamatan terdampak cukup parah di Kabupaten Lombok Barat, adalah Kecamatan Gunungsari, Batulayar, Lingsar, dan Narmada. Seluruhnya di wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara.

Dalam instruksinya, lanjut Fadjar, bupati juga meminta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), dan tim terpadu penanganan konflik sosial, untuk lebih waspada terhadap kejadian dan fenomena alam dan sosial yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Baca juga: BNPB: Rumah Indonesia belum dirancang tahan gempa
Baca juga: Basarnas kembali temukan satu korban tertimbun

Pasalnya ada beberapa kelompok atau oknum yang memanfaatkan situasi pascagempa.

"Saat ini, merebak isu pencurian dan perampokan di beberapa tempat. Untuk itu, bupati meminta agar siskamling diaktifkan dan semua pihak harus waspada," ujarnya.

Para kepala desa, kepala dusun dan ketua rukun tetangga juga diminta untuk selalu berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat dan pihak keamanan jika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pascagempa.

Gempa bumi berkekuatan 7,0 pada Skala Richter, mengguncang Pulau Lombok, dan Sumbawa, Minggu (5/8) pukul 19.46 WITA.

Pusat gempa terletak pada 8.3 lintang selatan, 116.48 bujur timur Kabupaten Lombok Utara dengan kedalaman 15 kilometer.