Mataram, (ANTARA News)- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat(NTB), merekomendasikan agar gedung SMPN 6 Mataram, khususnya lantai 3 tidak digunakan karena kondisinya cukup parah akibat gempa bumi.

"Dari hasil kajian terhadap kelayakan 8 gedung sekolah pascagempa bumi 7 skala richter (SR) yang diminta Dinas Pendidikan, ternyata gedung SMPN 6 Mataram ini paling parah," kata Kadis PUPR Kota Mataram, H Mahmuddin Tura, di Mataram, Rabu.

Menurutnya, secara struktur infrastruktur gedung SMPN 6 Mataram yang berada di Jalan Udayana masih bagus, namun di lantai tiga dinding-dinding ruang kelasnya rata-rata retak dan plafonnya banyak yang jatuh.

Dihawatirkan, jika lantai tiga tetap digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar, maka dapat mengancam keselamatan pelajar yang menempati gedung tersebut.

"Karena itulah, kami merekomendasikan agar lantai tiga tidak digunakan begitu juga dengan lantai dua, sebab kita mengkhawatirkan kalau terjadi gempa susulan," katanya.

Namun demikian, dari hasil survei timnya merekomendasikan untuk gedung lantai satu dinilai masih layak dan dapat digunakan sebelum dilakukan perbaikan.

"Harapan kami, rekomendasi yang kita berikan bisa menjadi pertimbangan utama demi keselamatan anak-anak," katanya.

Sementara tujuh sekolah lainnya yang diajukan untuk dilakukan kajian terhadap kondisi gedung sekolah, yakni SDN 5, 9, Mataram, 2 Ampenan, dan SDN 10 Cakranegara, serta SMPN? 7, 12 dan 14 Mataram, kondisinya bangun utama masih utuh dan layak dipakai.

Pasalnya, kerusakan hanya terjadi pada plafon dan atap sehingga membutuhkan perbaikan segera, karena dikhawatirkan ketika hujan turun kondisinya akan semakin parah.

Lebih jauh, Mahmuddin mengemukakan, tim investigasi gedung sekolah merupakan salah satu dari sembilan tim yang dibentuk PUPR Mataram untuk melakukan kajian tehadap kelayakan gedung dan fasilitas umum di kota ini pascagempa bumi.

Selain ada tim investigasi gedung sekolah, PUPR juga membentuk tim investigasi gedung RSUD Mataram, Pendopo Wali Kota, Kantor Badan Keuangan Daerah dan Kantor BPK. Satu tim beranggotakan empat hingga lima orang dari berbagai unsur.

"Kalau untuk gedung pasar tradisional belum kita bentuk, sebab hingga saat ini belum ada laporan terhadap hal itu. Kalau ada, kami segera membentuk dan melakukan kajian," ujarnya.*

Baca juga: Mataram bentuk tim investigasi gedung sekolah pascagempa

Baca juga: Kemenlu laporkan perkembangan Lombok kepada perwakilan asing