Jakarta (Antaranews) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2018 yang mencapai 5,27 persen telah melampaui target pemerintah yang hanya 5,16-5,17 persen.

"Ini hasil 'domestic demand' yang kuat," kata Sri Mulyani usai dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Menkeu mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini masih didorong oleh konsumsi yang tumbuh jauh lebih tinggi, yakni 5,17persen. "Berarti apa yang kami lakukan selama ini, seperti stabilisasi harga itu bisa menjaga," katanya.

Dia juga mengungkapkan bahwa efek hari raya, puasa, libur panjang Lebaran, serta tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 itu juga memberikan efek yang positif.

Namun, Sri Mulyani masih menyoroti investasi yang masih di bawah target yang diharapkan, hal ini terlihat dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh di bawah 6 persen, dibanding di tiga kuartal sebelumya sekitar 7 persen.

"Itu harus kita sikapi secara hati-hati. Apakah kemarin karena libur panjang, karena dari manufaktur juga rendah, jadi mungkin ada korelasi, 'trade off' antara konsumsi yang jadi bagus, tapi manufaktur dan investasi agak lemah," katanya.

Sri Mulyani juga menilai pekerjaan rumah ke depan adalah mendorong investasi di atas 5,2 persen agar tidak menimbulkan komplikasi dari sisi neraca pembayaran. "Kalau ekspornya terlalu rendah dan impornya terlalu tinggi, maka pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan tekanan pada neraca pembayaran," katanya.

Menkeu mengatakan yang harus dilihat pada semester II 2018 bahwa impor dari barang baku dan modal meningkat. Itu harus diterjemahkan investasi dan manufaktur tinggi. "Tapi itu kan belum terlihat. Jadi mungkin munculnya di semester kedua. Jadi itu faktor-faktor kuat yang kita harapkan," katanya.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menjaga konfiden dan konsumsi tetap stabil di atas 5 persen serta impor bahan baku dan barang modal bisa diterjemahkan dalam bentuk produksi.

Baca juga: BPS: Ekonomi Indonesia tumbuh 5,27 persen

Baca juga: BI jamin ekonomi Indonesia belum "overheating"