Menteri PPPA: posisi-status perempuan masih hadapi hambatan
2 Agustus 2018 15:04 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise saat menjadi pembicara dalam Seminar "Women's Participation for Economic Inclusiveness di Surabaya, Kamis (2/8/2018). (ANTARA/Humas KPPPA)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan posisi dan status perempuan di berbagai bidang pembangunan masih menghadapi hambatan dibandingkan laki-laki, meskipun kondisi kaum hawa di Indonesia itu telah mengalami kemajuan.
"Hal itu terbukti dengan data Indeks Pembangunan Gender Indonesia yang berada di angka 92,6 sedangkan indeks dunia rata-rata 93,8. Di Asia Tenggara, Indonesia peringkat keenam," kata Yohana saat menjadi pembicara dalam sebuah seminar di Surabaya sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Yohana mengatakan pemerintah menggunakan Indeks Pemberdayan Gender untuk mengevaluasi program-program pemberdayaan gender. Rata-rata Indeks Pemberdayaan Gender selama 2010 hingga 2016 berada di angka 70,10.
Meskipun selama tujuh tahun itu Indeka Pemberdayaan Gender terus meningkat setiap tahun, tetapi fakta menunjukkan masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.
"Salah satu sektor yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan adalah pendidikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan rata-rata perempuan Indonesia hanya berpendidikan sampai kelas tujuh atau dua SMP," tuturnya.
Hal itu menunjukkan masih banyak perempuan Indonesia yang tidak menyelesaikan pendidikan tingkat SMP dan hanya memiliki ijazah sekolah dasar. Hal itu menyebabkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan masih jauh di bawah laki-laki.
"Menurut Survei Ketenagakerjaan Nasional 2017, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan berada di angka 50, lebih rendah dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai angka 83," katanya.
Untuk mengurangi kesenjangan gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengembangkan kebijakan Industri Rumahan yang dilakukan kelompok perempuan di sektor informal dengan modal kecil.
"Satu hal yang juga penting untuk mengurangi kesenjangan gender adalah dengan menerapkan strategi keterlibatan laki-laki dalam pemberdayaan perempuan melalui program `HeforShe`," jelasnya.
Yohana menjadi salah satu pembicara kunci pada "Voyage to Indonesia`s Seminar on Women`s Participation for Economic Inclusiveness" yang merupakan bagian dari Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Grup Bank Dunia.
Selain Yohana, pembicara kunci lain pada seminar itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca juga: Menteri: Hukum adat harus fleksibel untuk perempuan
Baca juga: KPU dan Kementerian PPPA kerja sama tingkatkan partisipasi perempuan
"Hal itu terbukti dengan data Indeks Pembangunan Gender Indonesia yang berada di angka 92,6 sedangkan indeks dunia rata-rata 93,8. Di Asia Tenggara, Indonesia peringkat keenam," kata Yohana saat menjadi pembicara dalam sebuah seminar di Surabaya sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Yohana mengatakan pemerintah menggunakan Indeks Pemberdayan Gender untuk mengevaluasi program-program pemberdayaan gender. Rata-rata Indeks Pemberdayaan Gender selama 2010 hingga 2016 berada di angka 70,10.
Meskipun selama tujuh tahun itu Indeka Pemberdayaan Gender terus meningkat setiap tahun, tetapi fakta menunjukkan masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.
"Salah satu sektor yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan adalah pendidikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan rata-rata perempuan Indonesia hanya berpendidikan sampai kelas tujuh atau dua SMP," tuturnya.
Hal itu menunjukkan masih banyak perempuan Indonesia yang tidak menyelesaikan pendidikan tingkat SMP dan hanya memiliki ijazah sekolah dasar. Hal itu menyebabkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan masih jauh di bawah laki-laki.
"Menurut Survei Ketenagakerjaan Nasional 2017, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan berada di angka 50, lebih rendah dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai angka 83," katanya.
Untuk mengurangi kesenjangan gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengembangkan kebijakan Industri Rumahan yang dilakukan kelompok perempuan di sektor informal dengan modal kecil.
"Satu hal yang juga penting untuk mengurangi kesenjangan gender adalah dengan menerapkan strategi keterlibatan laki-laki dalam pemberdayaan perempuan melalui program `HeforShe`," jelasnya.
Yohana menjadi salah satu pembicara kunci pada "Voyage to Indonesia`s Seminar on Women`s Participation for Economic Inclusiveness" yang merupakan bagian dari Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Grup Bank Dunia.
Selain Yohana, pembicara kunci lain pada seminar itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca juga: Menteri: Hukum adat harus fleksibel untuk perempuan
Baca juga: KPU dan Kementerian PPPA kerja sama tingkatkan partisipasi perempuan
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Arief Mujayatno
Copyright © ANTARA 2018
Tags: