Setiap desa wajib miliki BUMDes
2 Agustus 2018 10:03 WIB
Perajin menyelesaikan pembuatan kerajinan hiasan topeng tembaga di sebuah industri rumahan di Desa Mijen, Kebonagung, Demak, Jawa Tengah, Jumat (4/8/2017). Untuk meningkatkan perekonomian warga, pihak desa setempat melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menargetkan pada 2018 desa tersebut menjadi rintisan sentra industri beraneka kerajinan logam di Kabupaten Demak yang dapat menyerap ratusan tenaga kerja masyarakat pedesaan. (ANTARA FOTO/Aji Styawan)
Sampit (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Handoyo J Wibowo meminta desa-desa di wilayahnya segera memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena sejauh ini belum semuanya memiliki.
"Setiap desa sebetulnya wajib memiliki BUMDes agar desa ke depannya memiliki penghasilan tetap selain dari dana desa dan alokasi dana desa (DD dan ADD)," katanya di Sampit, Kamis.
Menurut Handoyo, keberadaan BUMDes juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat.
"Cukup banyak peluang usaha yang dapat dikelola BUMDes karena sumber daya alam kita sangat melimpah. Terutama sektor perkebunan dan pertanian," tegasnya.
Di sektor perkebunan produksi rotan, getah karet dan kelapa sawit masyarakat sangat melimpah, bahkan belum tergarap sama sekali, dan peluang ini bisa dimanfaatkan BUMDes.
Baca juga: Mendes: maksimalkan Akademi Desa untuk kelola BUMDes
Baca juga: Bumdes mitra potensial memajukan ekonomi petani
"Harga rotan, getah karet dan buah kelapa sawit di tingkat petani sekarang cukup murah karena belum ada badan usaha yang menampung, kondisi itu membuat penghasilan petani menurun," ucapnya.
Melalui BUMDes diharapkan hasil perkebunan masyarakat bisa tertampung dan harganya bisa lebih baik sehingga mereka bisa lebih sejahtera.
"Harga rotan di tingkat petani rendah sejak keluarnya peraturan menteri perdagangan yang melarang ekspor bahan mentah dan setengah jadi karena rotan dianggap sebagai hasil hutan ikutan dan bukan budidaya," jelasnya.
Melalui BUMDes tersebut diharapkan bisa membuat terobosan yang menampung rotan petani kemudian menjadikan rotan tersebut sebagai kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi.
Baca juga: Baru 18 ribu desa yang miliki BUMDes
Baca juga: Kemendes: banyak desa setengah hati anggarkan BUMDes
"Ini merupakan peluang besar, namun sayangnya belum ada BUMDes yang menggarapnya, ke depannya potensi ini bisa dimanfaatkan dengan baik," harapnya.
Potensi SDA lainnya di Kotawaringin Timur yang belum termanfaatkan dengan baik masih banyak, seperti hasil perkebunan kelapa dalam di wilayah utara daerah itu, juga belum dimanfaatkan dengan baik.
"Sabut, batok, bahkan kelapanya sekalipun juga masih banyak yang terbuang dengan sia-sia karena harganya tidak menentu dan murah, sehingga terkadang petani enggan untuk memanennya," kata Handoyo.
"Setiap desa sebetulnya wajib memiliki BUMDes agar desa ke depannya memiliki penghasilan tetap selain dari dana desa dan alokasi dana desa (DD dan ADD)," katanya di Sampit, Kamis.
Menurut Handoyo, keberadaan BUMDes juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat.
"Cukup banyak peluang usaha yang dapat dikelola BUMDes karena sumber daya alam kita sangat melimpah. Terutama sektor perkebunan dan pertanian," tegasnya.
Di sektor perkebunan produksi rotan, getah karet dan kelapa sawit masyarakat sangat melimpah, bahkan belum tergarap sama sekali, dan peluang ini bisa dimanfaatkan BUMDes.
Baca juga: Mendes: maksimalkan Akademi Desa untuk kelola BUMDes
Baca juga: Bumdes mitra potensial memajukan ekonomi petani
"Harga rotan, getah karet dan buah kelapa sawit di tingkat petani sekarang cukup murah karena belum ada badan usaha yang menampung, kondisi itu membuat penghasilan petani menurun," ucapnya.
Melalui BUMDes diharapkan hasil perkebunan masyarakat bisa tertampung dan harganya bisa lebih baik sehingga mereka bisa lebih sejahtera.
"Harga rotan di tingkat petani rendah sejak keluarnya peraturan menteri perdagangan yang melarang ekspor bahan mentah dan setengah jadi karena rotan dianggap sebagai hasil hutan ikutan dan bukan budidaya," jelasnya.
Melalui BUMDes tersebut diharapkan bisa membuat terobosan yang menampung rotan petani kemudian menjadikan rotan tersebut sebagai kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi.
Baca juga: Baru 18 ribu desa yang miliki BUMDes
Baca juga: Kemendes: banyak desa setengah hati anggarkan BUMDes
"Ini merupakan peluang besar, namun sayangnya belum ada BUMDes yang menggarapnya, ke depannya potensi ini bisa dimanfaatkan dengan baik," harapnya.
Potensi SDA lainnya di Kotawaringin Timur yang belum termanfaatkan dengan baik masih banyak, seperti hasil perkebunan kelapa dalam di wilayah utara daerah itu, juga belum dimanfaatkan dengan baik.
"Sabut, batok, bahkan kelapanya sekalipun juga masih banyak yang terbuang dengan sia-sia karena harganya tidak menentu dan murah, sehingga terkadang petani enggan untuk memanennya," kata Handoyo.
Pewarta: Untung Setiawan
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018
Tags: