Jakarta (ANTARA News) - Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mempertimbangkan secara serius rekomendasi Ijtima Ulama GNPF-U terkait nama-nama bakal calon wakil presiden.

"Ini harus dipertimbangkan serius keinginan dari umat karena tidak bisa dianggap main-main. Kalau ini tidak disikapi secara tepat maka bisa menjadi blunder bagi Prabowo dan Gerindra," kata Suhud di Jakarta, Rabu.

Ijtima Ulama merekomendasikan dua nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, yaitu Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Aljufri dan Ustad Abdul Somad.

Baca juga: Parpol pendukung Prabowo bahas rekomendasi ulama malam ini

Suhud mengatakan, PKS tidak mempersoalkan masuknya Partai Demokrat dan PAN dalam koalisi karena akan memperbesar dukungan dan memperluas jumlah pemilih di koalisi serta tidak akan mempersempit peluang kadernya menjadi cawapres.

Dia meminta Prabowo tetap harus memilih cawapres dari internal PKS meski mendapat tambahan dukungan dari partai lain karena "tulang punggung" koalisi adalah PKS dan Gerindra, komunikasi politik kedua partai sudah cukup panjang dan saling mengerti.

"PKS-Gerindra itu ada kesepakatan antara Prabowo dan Salim Segaf bahwa capres dari Gerindra dan cawapres dari PKS. Berdasarkan itu maka penambahan anggota koalisi baik itu Demokrat atau PAN kalau itu benar masuk, itu harus memperhatikan aspek itu," ujarnya.

Baca juga: PKS : Sembilan nama merupakan kader terbaik partai

Dia meyakini Prabowo akan mengambil keputusan secara bijak, artinya mempertimbangkan proses yang panjang dan tidak akan memunculkan ketidaknyamanan dalam koalisi.

Dia menyampaikan, Prabowo harus berkomitmen dengan kesepakatan PKS mendapat posisi cawapres dan kehadiran Demokrat diminta tidak mengganggu kenyamanan Gerindra-PKS yang sudah terbentuk sebelumnya.


Baca juga: Rekomendasi Forum Ijtima Ulama akan disampaikan kepada Prabowo

Baca juga: Prabowo alami dilema tentukan cawapresnya