Jakarta (ANTARA News) - Pengamat Politik Islam dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi mengatakan, Prabowo tetap membutuhkan koalisi dengan Partai Keadilan sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), seiring kehadiran Partai Demokrat dalam koalisi penantang Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden 2019 tersebut.

"Mau tidak mau, kehadiran Demokrat mengubah posisi PKS dan PAN dalam koalisi dengan Gerindra, karena Demokrat memiliki suara dan jumlah kursi yang lebih banyak, ini harus dibicarakan karena Prabowo tetap membutuhkannya," katanya kepada Antara, Senin.

Hal ini disampaikannya menanggapi kesepakatan koalisi setelah pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kediaman Prabowo, Senin.

Ia mengatakan, PKS dan PAN tetap dinilai sebagai representasi umat Islam, sehingga kehadirannya tetap dibutuhkan dalam koalisi tersebut untuk berkompetisi di Pemilihan Presiden 2019.

Untuk itu, menurut dia, keempat partai yaitu Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS perlu membicarakan langkah lebih lanjut secara terbuka. Sehingga kehadiran Partai Demokrat dapat memperkuat koalisi yang kini tengah dirajut tersebut, bukan justru memperlemah.

"Ada hubungan historis yang perlu diperhatikan Pak Prabowo dan PKS membangun koalisi yang sangat panjang, kedua partai telah membangun 'chemistry' yang cukup kuat, begitu pula dengan PAN. Untuk itu, kehadiran Demokrat seharusnya memperkuat itu, bukan memperlemah, dengan Gerindra sebagai kekuatan utama yang berada di tengah-tengah," katanya.

Menurut dia, partai-partai politik koalisi Prabowo juga harus mampu menurunkan egonya, sehingga dapat mengusung calon ideal yang akan diperjuangkan bersama dalam pemilihan presiden 2019, menantang petahana Presiden Joko Jokowi.