Jakarta (ANTARA News) - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyarankan pengembangan transportasi kereta api antara pemerintah dan swasta juga ditujukan untuk angkutan logistik.

"Pemerintah dan swasta bisa masuk untuk angkutan barang logistik, bisa di Kalimantan dan Sulawesi yang memungkinkan. Tidak perlu subsidi juga sudah menguntungkan saya kira," kata Djoko saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.

Djoko menjelaskan dorongan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, kepada swasta untuk turut serta mendanai proyek pengembangan kereta api sebagai transportasi massal, tentu untuk menyikapi keterbatasan dana APBN untuk sektor tersebut.

Pola kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi merupakan hal lumrah dan telah dilaksanakan lebih dulu oleh negara-negara lain, misalnya Malaysia, China hingga Inggris.

Menurut Djoko, insentif berupa konsesi lahan yang diberikan menjadi insentif menarik agar pihak swasta lebih banyak ikut mendanai.

"Insentif untuk konsesi yang diberikan selama beberapa tahun, kemudan kalau untuk angkutan perkotaan seperti Bandung dan Surabaya perlu ada subsidi seperti PSO untuk operasionalnya," kata Djoko.

Ia menambahkan sejumlah daerah, seperti Siantar-Parapat juga menjadi wilayah strategis untuk pengembangan transportasi kereta api massal, terutama dalam menarik wisatawan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengajak swasta untuk bersama mengembangkan transportasi kereta api sebagai angkutan massal yang sangat dibutuhkan di Indonesia.

Menhub mengatakan pembangunan infrastruktur transportasi kereta api memang membutuhkan biaya yang sangat besar dan banyak menyedot APBN, sehingga perlu dicarikan solusi untuk pembangunan.

Sejumlah perbankan nasional dan asing dinilai banyak yang berminat untuk mendanai sektor itu. Hal ini menunjukkan bahwa transportasi kereta api menjadi proyek yang sangat menguntungkan.

Baca juga: Menhub: pemerintah ajak swasta kembangkan kereta api