Jakarta (ANTARA News) - Indonesia kekurangan tenaga kerja konstruksi bersertifikat, sehingga perlu peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor tersebut.

"Dari tenaga kerja konstruksi sekitar 8,1 juta orang, yang memiliki sertifikasi tidak lebih dari tujuh persen," kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

Padahal, lanjut dia, setiap pembangunan infrastruktur yang bernilai sekitar Rp1 triliun dapat menyerap 14.000 tenaga kerja.

"Tenaga kerja di bidang konstruksi diharapkan menjadi tuan rumah di negeri sendiri," kata Syarif Burhanuddin

Namun, ia mengakui bahwa masih terdapat sejumlah isu tenaga kerja di bidang konstruksi dan sektor infrastruktur di berbagai daerah di Tanah Air.

Menurut dia, beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah kurangnya jumlah tenaga kerja ahli dan terampil dibandingkan dengan kebutuhan untuk pekerjaan konstruksi.

Oleh karena itu penting bagi berbagai pihak terkait untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor konstruksi.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi Erwin Aksa yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut mengatakan, Kadin juga siap bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk mencari solusi percepatan sertifikasi tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM konstruksi.

"Kebanyakan pekerja seperti di tingkat mandor tidak punya sertifikasi dan ijazah. Kita harus pikirkan bagaimana mereka bisa memiliki sertifikat," ucapnya.
Baca juga: Indonesia butuh banyak tenaga ahli bangun infrastruktur