Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menyiapkan paket kebijakan untuk mengantisipasi kenaikan harga beras secara nasional yang efektif dan ditargetkan rampung sebelum Ramadhan. "Memang bentuknya akan berupa paket kebijakan, mungkin terdiri Permen (Peraturan Menteri) tapi itu dibahas di kantor Menko (Perekonomian). Salah satu yang tidak pernah kita sentuh di antaranya kebijakan tarif," ungkap Wakil Ketua Tim Tarif sekaligus Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan Erwidodo di Jakarta, Jumat. Erwidodo mengakui kebijakan stabilisasi harga beras saat ini masih bersifat reaktif sehingga mengalami banyak hambatan dan menimbulkan perdebatan publik. Meski demikian, Erwidodo menolak menjelaskan secara rinci bentuk paket kebijakan yang disusun karena masih dilakukan pembahasan secara intensif di tingkat eselon satu di bawah koordinasi kantor Menko Perekonomian. Sementara itu, pada kesempatan berbeda Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pihaknya telah mengambil pendekatan berbeda dalam memutuskan impor beras. "Kita ambil pendekatan yang agak berbeda, mereka diberi izin untuk sepanjang tahun dan tidak terbatas kapan dia memasukkan berasnya karena yang penting kapan dia keluarkan berasnya. Dia (Bulog) membeli kan langsung masuk ke stok," jelas Mari. Izin impor terakhir sebesar 1,5 juta ton yang diberikan pada Bulog tenggat waktunya sampai Desember dan diperpanjang hingga Januari akibat sulitnya mendapatkan kapal pengangkut. Mendag memaparkan izin impor kepada Bulog diberikan dalam rangka menjamin stok nasional yang cukup. "Tapi dia prioritasnya membeli (beras) di dalam negeri. Kalau tidak cukup membeli di dalam negeri baru dia impor,"tegasnya. Ketika ditanya mengenai kemungkinan impor beras tambahan di luar 1,5 juta ton yang sudah diberikan, Mendag enggan berkomentar. "Oke-lah ini opsi. Kita perpanjang saja. Kalau nanti butuh lagi awal tahun atau tahun depan bisa exercise opsi itu," ujarnya.(*)