Bekasi (ANTARA News) - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Jawa Barat, mengevaluasi alokasi anggaran untuk proyek relokasi Markas Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota pada 2018 menyusul minimnya minat peserta lelang menggarap pekerjaan tersebut.

"Nggak bisa tahun ini karena tidak ada peserta lelang yang minat, mungkin tahun depan (2019). Alasan detail gagal lelang bisa ditanyakan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP)," kata Kepala Disperkimtan Kota Bekasi Dadang Ginanjar di Bekasi, Rabu.

Menurut dia, Pemkot Bekasi telah mengalokasikan anggaran proyek relokasi Mapolrestro Bekasi Kota di Jalan Pramuka, Kelurahan Margahayu, Bekasi Selatan itu senilai Rp38 miliar pada 2018.

Proyek yang semula diproyeksikan bisa bergulir pelaksanaan fisiknya pada 2018 di lahan baru seluas 5.000 meter per segi di kawasan Summarecon Bekasi, Kecamatan Medansatria pada 2018 itu dipastikan molor.

Menurut dia, penambahan alokasi dana bisa dilakukan pada triwulan ke empat lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018.

"Mudah-mudahan dengan penyusuaian alokasi anggaran ini bisa membuat minat peserta lelang meningkat," katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan melibatkan tim konsultan dari luar pemerintahan guna menghitung estimasi biaya yang diperlukan.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menilai, pemerintah daerah tidak matang dalam melakukan perencanaan pembangunan.

Kejadian tersebut, kata dia, bisa dihindari bila pemerintah melakukan pekerjaannya dengan profesional.

Dikatakan politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, pemerintah tetap memiliki kewajiban kepada warganya dalam memberi rasa aman dan nyaman, melalui kehadiran Mapolrestro yang representatif.

Selain itu, gedung polres yang lama di Jalan Pramuka, Bekasi Selatan dianggap terlalu sempit dengan lahan parkir yang terbatas.

Pembangunan gedung ini juga diiiringi dengan kenaikan tipologi kepolisian setempat dari Polres Kota Bekasi Kota menjadi Polres Metropolitan Bekasi Kota.

Atas kenaikan itu, maka jumlah personel dan fasilitas polres dipastikan bertambah.

"Karena sudah naik (tipologi) maka gedungnya juga harus disesuaikan, agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam memperoleh layanan hukum," katanya.

(KR-AFR/T007)